Festival Literasi Kaltara Kembali Digelar di Tarakan

TARAKAN – Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati Taman Berkampung untuk ikut memeriahkan pembukaan Festival Literasi Kaltara 2023. Setelah sebelumnya sukses terselenggara di Kota Tanjung Selor, kali ini kembali digelar di Kota Tarakan yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Mewakili Gubernur Kaltara, Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara Dr. Bustan, SE, M.Si, memberikan sambutan sekaligus membuka acara yang sebelumnya diawali dengan senam massal.

”Semoga melalui penyelenggaraan festival ini, tidak hanya meningkatkan budaya membaca ditengah-tengah masyarakat, kita juga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengakses informasi yang kredibel,” bukanya saat membacakan sambutan Gubernur, Sabtu (2/12/2023).

Menurutnya, kemampuan membaca merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki. Jika membaca sudah menjadi budaya, maka siswa akan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dan dapat membuka peluang kesuksesan hidup yang lebih baik.

Perkembangan zaman di era teknologi digital sekarang ini, memiliki pengaruh terhadap minat membaca yang dimiliki anak-anak yang semakin berkurang dan hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bersama.

“Kita perlu mengantisipasi hal itu, karena rendahnya minat membaca akan berdampak pada kurangnya kualitas SDM yang berdaya saing dan kompetitif”, ujarnya.

Untuk terus meningkatkan kualitas SDM atau Sumber Daya Manusia Kaltara, Pemprov Kaltara terus berupaya melalui peningkatan budaya literasi yang tercermin dalam misi Pemprov Kaltara, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawaskan kebangsaan.

“Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk mewujudkan Provinsi Kaltara yang berubah, maju dan sejahtera,” tutupnya.

Usai pembukaan, Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara Dr. Bustan, SE, M.Si, bersama Bunda Literasi Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, SH, beserta jajaran mengunjungi dan berbelanja berbagai produk UMKM disekitar lokasi acara.

Puncak perayaan Festival Literasi Kaltara 2023 akan kembali dimeriahkan oleh Farel Prayoga penyanyi cilik asal Banyuwangi Jawa Timur untuk menghibur masyarakat Bumi Benuanta malam ini.

(dkisp)

Lagi, Pemprov Kaltara Diganjar Penghargaan Naker Award

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperoleh penghargaan tingkat nasional dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) pada acara Naker Award yang digelar di Balai Sarbini, Jumat (1/12).

Penghargaan ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, pimpinan perusahaa dan kepala daerah penerima penghargaan.

Gubernur Kaltara Drs H Zainal A Paliwang, SH, M.Hum menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas penghargaan tersebut. Ini menandakan komitmen Pemprov Kaltara dalam mengembangkan sektor ketenagakerjaan secara berkelanjutan. Penghargaan IPK ini merupakan peran strategis Kaltara dalam menciptakan lapangan kerja yang signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kaltara pada usianya yang relatif muda telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, Inovasi, dan Kolaborasi, kita mampu menjadi pionir dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”kata Gubernur.

Penghargaan ini menjadi momentum untuk terus melangkah maju, memberikan inspirasi bagi daerah-lain, dan menjadi contoh dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden yang telah hadir bersama kita, memberikan pengakuan atas capaian luar biasa Kaltara. Mari bersama-sama kita terus bekerja keras, bersinergi, dan berinovasi untuk memastikan bahwa Kaltara terus menjadi lokomotif pembangunan di Indonesia,”ujarnya.

Wakil Presiden RI, dalam pidatonya, memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya dan dedikasi kepada daerah yang menerima penghargaan dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk terus berinovasi dalam pembangunan ketenagakerjaan.

“Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah strategis guna menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan sektor ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan,”tuntasnya.

Untuk diketahui, Naker Award 2023 terdiri 4 kategori, yaitu Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Gubernur yang berhasil meraih prestasi pencapaian indikator pembangunan ketenagakerjaan di daerahnya.

Untuk kategori provinsi penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Berdasarkan Kategori Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat Provinsi dengan sejumlah kategori. Untuk Ketenagakerjaan Kategori Kecil meliputi Provinsi Kaltara, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya, provinsi penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Berdasarkan Kategori Akselerasi Indeks Terbaik adalah Provinsi Aceh. Adapun Provinsi Peraih Indikator Utama Terbaik Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2022 meliputi Perencanaan Tenaga Kerja Terbaik diperoleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, Penduduk dan Tenaga Kerja Terbaik diperoleh Provinsi Kalimantan Utara. Lalu, Kesempatan Kerja Terbaik diperoleh Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, Pelatihan dan Kompetensi Kerja Terbaik diperoleh Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian, Produktivitas Tenaga Kerja Terbaik diperoleh Provinsi Sulawesi Tengah. Lalu, Hubungan Industrial Terbaik diperoleh Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, Kondisi Lingkungan Kerja Terbaik diperoleh Provinsi DKI Jakarta. Dan, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Terbaik diperoleh Provinsi Jawa Barat. Serta, Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terbaik di peroleh Provinsi DKI Jakarta.

(dkisp)

Rakerda Ke-I, PWI Nunukan Siap Sukseskan Porwada Kaltara

NUNUKAN – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nunukan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Ke-I, Sabtu (2/12/2023) pagi.

Agenda ini dilaksanakan pasca terbitnya Surat Keputusan (SK) PWI Pusat tentang pengukuhan Pengurus PWI Nunukan periode 2023-2026.

SK PWI Pusat Nomor 021-PKU/PP-PWI/2023 tersebut, ditandatangani di Jakarta pada 27 November 2023. Ketua Panitia Pelaksana Rakerda ke-I PWI Nunukan, Alamsyah mengatakan, rapat kerja pengurus membahas sejumlah agenda penting dan program kerja yang akan menjadi panduan selama tiga tahun kedepan.

“Rakerda perdana ini membahas sejumlah agenda penting PWI Nunukan. Diantaranya terkait jadwal pelantikan pengurus dan keikutsertaan Nunukan dalam Porwada ke-I PWI Kaltara,” ungkap Alamsyah.

 

Sementara itu, Sekretaris Umum (Sekum) PWI Nunukan Taufik mengungkapkan, terdapat 10 program prioritas dibahas bersama bidang-bidang untuk menjadi acuan kerja PWI Nunukan.

Program yang meliputi penguatan organisasi, pengembangan SDM wartawan hingga pendidikan jurnalistik menjadi konsentrasi PWI Nunukan untuk tiga tahun kedepan. Selain itu, pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di perbatasan, turut menjadi agenda prioritas.

“Rakerda ke-I PWI Nunukan adalah bentuk kesiapan organisasi menyongsong tahun 2024. Tahun dimana sejumlah agenda nasional seperti pemilu serentak akan dilaksanakan. Tentu PWI Nunukan harus merancang program kerja secara matang,” tegas Taufik.

Senada dengan keterangan tersebut, Ketua PWI Nunukan Taslee menyampaikan, seluruh program yang disusun dan disepekati bersama melalui Rakerda ke-I, akan menjadi tanggungjawab seluruh jajaran pengurus untuk direalisasikan.

Dia turut menegaskan, PWI Nunukan siap mensukseskan Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) pertama Kaltara yang akan diselenggarakan pada pertengahan bulan Desember ini.

“Program yang lahir dalam Rakerda pertama ini adalah hasil dari sumbangsih pemikiran seluruh jajaran pengurus. Namun untuk agenda terdekat bulan ini, PWI Nunukan akan fokus lebih dulu di perhelatan Porwada ke-I Kaltara,” imbuh Taslee.

Rakerda ke-I PWI Nunukan dihadiri unsur pengurus dan dewan penasehat. Program yang disusun dan dibahas bersama, tertuang secara resmi dalam berita acara hasil rapat untuk kemudian disahkan menjadi program kerja periode 2023-2026.

(pwicenter)

Pemprov Kaltara Laksanakan Sosialisasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

TARAKAN – Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Kaltara melaksanakan Sosialisasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Tarakan pada jumat (1/12) pagi

Sosialisasi ini dihadiri serta dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan Ir. H. Syahrullah Mursalin, M.P yang didampingi oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kaltara Flora, S.Sos.

Syahrullah menjelaskan, berdasarkan dari PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang road map reformasi birokrasi dan diubah terakhir kali dengan PERMENPAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang road map reformasi birokrasi 2020-2024.

Berdasarkan hal diatas, maka Pemerintah saat ini tengah melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

“Birokrasi reformasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi, agar memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan. Karena tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional,”kata Syahrullah

Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Dengan kata lain, semakin baik tata kelola, semakin cepat pembangunan hingga ke daerah.

“Reformasi birokrasi saat ini harus berfokus kepada hasil, bukan lagi proses karena terdapat kesenjangan antara pelaksanaan dan hasil pembangunan,”ungkapnya.

Sosialisasi ini merupakan bagian dari implementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administratif (PKA) yang prakarsai oleh Hj Ince Nelia Iskandar, S.Sos., M.SI.

Dan juga Sosialisasi ini menghadirkan narasumber-narasumber dari Kemendagri yang hadir secara daring, serta para puluhan peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemprov Kaltara.

(dkisp)

 

 

Jelang Pemilu, Pemerintah Gelar Sosialisasi Penguatan Ideologi

TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. H. Suriansyah, M.AP, menghadiri kegiatan sosialisasi dan dialog Penguatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa (Ide Bang Karsa) Bagi Calon Legislatif dan Forum Mitra Pemerintah Provinsi Kaltara Tahun 2023.

Tidak hanya hadir membuka kegiatan, Sekprov Suriansyah juga hadir sebagai narasumber pada kegiatan yang diinisiasi Kesbangpol Kaltara ini pada Kamis, (30/11/23).

Dalam sambutannya, Sekprov mengapresiasi positif ini. Mengingat tahun politik sudah dekat, sehingga perlu adanya penguatan ideologi bagi para calon legislatif dan forum mitra pemerintah semakin kuat.

Pada kesempatan ini, ia menyampaikan ketahanan ideologi Pancasila sedang menghadapi ujian dan tantangan apalagi diera globalisasi saat ini di mana ideologi alternatif masuk ke dalam sendi bangsa melalui media informasi.

“Pancasila sebagai sumber dari segala sumber nilai sesungguhnya akan dapat menghalau semua ancaman-ancaman akan isu politisasi agama, isu agama, maupun berita-berita hoax yang akan semakin banyak muncul menjelang pelaksanaan pemilu dan Pilkada serentak 2024,” katanya.

“Untuk itu, keterlibatan elemen masyarakat sebagai mitra pemerintah sangat diperlukan untuk menyalurkan gerakan nasional revolusi mental serta pembumian nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat hingga tingkat terbawah,” imbuhnya.

Pada sesi meteri, Sekprov Suriansyah menjelaskan tentang pemerintahan daerah. Bahwasannya dalam menjalankan pemerintahan daerah itu terdiri atas pemerintah daerah dan legislatif/ DPRD.

Ia berpesan kepada para calon legislatif agar memantapkan jiwa ideologisnya, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan dalam menetapkan peraturan harus berdasarkan dengan ideologi bangsa.

“Semua produk hukum harus berlandaskan Pancasila, karena salah satu tugas fungsi legislative adalah menyusun produk peraturan perundang-undangan menjadi peraturan daerah, dan itu adalah produk hukum yang berakar dari Pancasila,” pungkasnya.

(dkisp)