Kampaye Optimalisasi Timbang Bulan Posyandu Menuju Generasi Bebas Stunting

TANJUNG SELOR – Pemerintah sudah menerapkan setiap bulan Februari dan Agustus menjadi bulan timbangan dengan pemberian vitamin A pada balita juga melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Langkah ini untuk dapat mengetahui status gizi balita yang merupakan tolak ukur status gizi masyarakat.

Data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) dalam kegiatan penimbangan balita di posyandu mengalami penurunan. Jumlah kunjungan balita ke posyandu pada semester 1 tahun 2023 hanya mencapai rata-rata 30,25 persen dari target yang seharusnya mencapai 90 persen.

Selain itu, data dari sistem pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat menunjukkan bahwa pada bulan Juni dan Juli tahun 2023, capaian pengukuran masih jauh di bawah jumlah sasaran yang seharusnya diukur. Pada bulan Juni 2023, capaian pengukuran hanya mencapai 26,4 persen, sedangkan pada bulan Juli 2023, angka tersebut turun menjadi 24,1 persen.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si, mendorong jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan instansi teknis, serta Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya tingkat terbawah seperti Kepala Desa dan Camat, untuk aktif dalam sosialisasi kepada masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mengajak masyarakat segera mengukur tinggi badan dan menimbang berat badan anak-anak, sebagai bagian dari upaya kolektif dalam pencegahan stunting.

“Stunting berpotensi merugikan perkembangan anak. Namun, tindakan nyata yang kita lakukan saat ini dapat mengubah masa depan. Anak-anak Kaltara harus menjadi generasi unggul untuk meneruskan peran penting dalam bangsa,” ungkap Wagub Kaltara Yansen TP saat membuka Kampaye Optimalisasi Pelayanan Posyandu pada Setiap Bulan Timbang secara daring di ruang kerjanya pada Senin (28/8/2023).

Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltara, Wagub memberikan apresiasi dan merespon positif terhadap kegiatan ini.

“Semoga melalui kegiatan ini, kita dapat meningkatkan optimalisasi pelayanan posyandu dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan risiko stunting. Dengan demikian, kita dapat berkolaborasi dalam usaha menurunkan angka stunting di Provinsi Kaltara,” ungkap Wagub Yansen TP.

Kasus stunting, seperti yang telah diketahui, dapat dikenali dari karakteristik fisik anak, terutama perbedaan tinggi badan dengan anak sebaya. Keadaan ini terjadi akibat gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang memadai. Pertumbuhan anak bukan hanya sebatas berat badan, tetapi juga mencakup tinggi badan. Tinggi badan anak menjadi indikator penting dalam mengenali stunting, karena itu mencerminkan tingkat pemenuhan nutrisi yang diterima oleh anak.

Pemahaman mengenai bahaya stunting memang masih perlu ditingkatkan di masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan arahan dan informasi yang lebih dini kepada masyarakat. Posyandu memiliki peran krusial dalam hal ini dengan menggunakan alat antropometri yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan RI. Alat ini sangat membantu dalam mendeteksi secara lebih awal adanya potensi perlambatan pertumbuhan berat badan anak yang bisa berujung pada malnutrisi kronik dan akhirnya stunting. Dengan deteksi dini ini, langkah-langkah pencegahan dan intervensi bisa diambil sebelum masalah bertambah serius.

Pada tahun 2023, terdapat total 781 Posyandu yang aktif di wilayah Kaltara, dengan rincian yakni Tarakan (149), Bulungan (211), Nunukan (259), Malinau (126), dan KTT (36).

(dkisp)

Gubernur Ajak Pemuda Berkolaborasi

TARAKAN – Bertempat di ballroom Tarakan Plaza, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kaltara periode 2023-2026 pada Sabtu (26/8) malam.

Sebanyak 264 dewan pengurus pada acara yang dirangkai dengan rapat kerja daerah ini dilantik oleh Sekjen DPP KNPI, Gandung Rafiul Nurul Huda. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera KNPI kepada Ketua KNPI Kaltara Dr Andi Muliyono, S.H., MH., CLA, CM, CIAP.

Gubernur Kaltara pada sambutannya mengingatkan bahwa amanah yang diemban pengurus yang sudah dilantik harus bisa dipertanggung jawabkan.

“Saudara-saudara perlu membuktikan langkah kerja yang berdampak nyata. Baik bagi keberlangsungan organisasi, maupun bagi kemajuan pemuda yang ada di Kaltara,” katanya.

Sifat pemuda yang lekat dengan semangat, keberanian, idealisme dan pemikiran kritisnya dalam perjuangan kemerdekaan, saat ini juga diharapkannya mampu hadir dalam mengisi dan mengawal pembangunan.

“Saya tegaskan bahwa saya tidak alergi dengan kritik, dari masyarakat terlebih dari pemuda Kaltara. Namun harus diimbangi dengan solusi. Solusi bagi kemajuan Kaltara, walau usia provinsi ini masih terhitung muda,” terangnya.

Lebih lanjut Gubernur menyebut peran KNPI dan organisasi kepemudaan lainnya sejatinya adalah mitra pemerintah dalam pembangunan.

“Oleh karena itu saya berharap adik-adik sekalian ikut mengatasi permasalahan pemuda. Seperti kenakalan remaja, narkoba dan hal-hal negatif lainnya,” harap Gubernur.

Pemprov Kaltara sendiri berupaya maksimal dalam mendorong peran pemuda. Saat ini, Gubernur menyampaikan bahwa pemrov Kaltara telah menyelesaikan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan (RADPK).

“Bahkan Kaltara sudah mendahului surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang mengharuskan penyusunan RADPK ini. Dari 38 provinsi Kaltara dan 5 provinsi serta 1 kabupaten dan 1 kota diundang menerima penghargaan dari Menpora belum lama ini,” ujar Zainal.

Usai memberi sambutan, Gubernur menyerahkan cinderamata kepada Wakil Ketua Umum DPP KNPI Wahyu Saputra, Sekjen DPP KNPI Gandung Rafiul Nurul Huda, serta Kepala Bidang LPSK Laelati Zuhria.

(dkisp)

Komitmen KORMI Nunukan Mendapat Apresiasi dari Wagub Yansen

KRAYAN, NUNUKAN – Festival Olahraga Tradisonal Krayan sukses diinisiasi oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Nunukan. Kegiatan yang terselenggara di Desa Long Bawan Ibu Kota Kecamatan Krayan Darat ini berlangsung selama 3 hari sejak (21-23/8/2023).

Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Yansen TP, M.Si., yang juga merupakan Ketua KORMI Kaltara, hadir secara langsung dalam acara Festival Olahraga Tradisional Krayan. Ia memberikan apresiasi yang sangat positif terhadap berlangsungnya acara ini, terutama karena acara ini diadakan di wilayah perbatasan negara, yaitu Krayan.

“Krayan memang luar biasa. Ketika orang mendengar Krayan, berarti pikirannya jauh di sana sebuah daerah yang terpencil, tertutup, tertinggal. Tetapi ketika kita ada di sini, kita menyaksikan betapa daerah ini luar biasa. Saya kira kalau kita mencernai perkembangan suatu daerah, khususnya aktivitas masyarakat, tidak berlebihan saya katakan Krayan memang luar biasa,” ucapnya dalam sambutannya, diiringi tepuk tangan meriah dari masyarakat.

Ia menilai, KORMI Nunukan serius menggarap dan mengembangkan potensi olahraga tradisional. Hal ini terbukti dari berbagai event yang telah diadakan, yang berhasil menarik minak masyarakat.

“Luar biasanya Krayan dengan KORMI yang ada di sini tidak terlepas dari piawainya Ketua KORMI Nunukan yang bisa menggas acara ini. Sehingga, KORMI Kaltara juga meraih kesuksesan yang luar biasa berkat kontribusi dari KORMI Nunukan,” kata Wagub belum lama ini.

“Saya telah menyaksikan beberapa event yang menggambarkan dedikasi KORMI Nunukan dalam meningkatkan prestasi dan kinerja. Sebagai Ketua KORMI Kaltara, saya ingin memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada KORMI Kabupaten Nunukan atas prestasi yang luar biasa,” sambungnya.

Dalam kegiatan ini, terdapat tiga cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu menyumpit, tombak target, dan tarik tambang. Untuk cabang menyumpit, setiap kecamatan diwakili oleh 15 peserta. Cabang tombak target diikuti oleh 5 tim dari setiap kecamatan, sementara cabang tarik tambang melibatkan regu sebanyak 10 orang dari tiap kecamatan.

Selain itu, acara ini juga dirangkaikan dengan senam Yameto, jalan santai, dan door prize. Fest Otrad Krayan ditutup dengan acara menyumpit yang dilakukan oleh Wagub Yansen.

(dkisp)

Pastikan Berjalan Lancar, Bupati Laura Monitoring Pilkades Serentak di Sebatik

NUNUKAN – Guna memastikan Pilkades di Sebatik berjalan dengan lancar, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid meninjau secara langsung 11 Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang ada di Sebatik, Senin 28 Agustus 2023.

Bupati Laura didampingi Anggota DPRD Dapil Sebatik Hj. Nikmah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Helmi Pudaaslikar, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Joned, yang meninjau langsung mendapat sambutan hangat dari warga yang sedang mencoblos jagoannya.

TPS yang sempat Bupati Laura kunjungi yaitu TPS 2 dan TPS 3 Desa Bambangan, TPS 2 Desa Balansiku, TPS 01 Desa Sungai Manurung, TPS 01 dan 02 Desa Padaidi, TPS 05 Desa Bukit Aru Indah, TPS 01 dan 02 Desa Seberang, TPS 01 Desa Maspul, TPS 01 Desa Sungai Limau, TPS 01 Desa Lapri dan TPS 2 Tanjung Harapan.

Dalam semua tahapan kegiatan pelaksanaan pilkades hari ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan semua kegiatan Pemilu Kabupaten Nunukan, bahwasanya dalam pelaksanaannya, Pilkades terpantau aman dan kondusif.

“Saya lihat hampir semua TPS terpantau aman dan kondusif, semoga sampai perhitungan suara tetap berjalan dengan lancar,” jelas Laura.

Bupati juga menghimbau kepada masyarakat bahwa siapapun nantinya yang terpilih sesuai dengan hasil Penghitungan suara agar dapat menerimanya.

” Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan semoga yang menang nantinya dapat di terima di tengah masyarakat,” ungkapnya

(PROKOMPIM)

Pemkab Beri Jawaban Pandangan Umum Fraksi DPRD Nunukan Tentang Perubahan APBD T.A 2023

NUNUKAN – Bertempat ruang rapat utama, pemerintah kabupaten (Pemkab) Nunukan beri jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap nota penjelasan Bupati atas raperda tentang perubahan APBD T.A 2023 dalam paripurna ke-9 masa persidangan I tahun sidang 2023-2024, Senin (28/08/2023).

Sebelumnya, fraksi-fraksi DPRD Nunukan telah menyampaikan pandangan umum pada hari yang sama pukul 10.00 WITA.

Selaku mewakili Bupati Nunukan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten, Serfianus, S.I.P., M.Si menyampaikan jawaban atas pandangan umum 5 (lima) fraksi DPRD Nunukan.

Pertama, sekda menanggapi pandangan umum fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), ia menjelaskan dengan adanya kenaikan pada APBD-P pemkab akan mengupayakan pergerakan ekonomi, penanggulanan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, infrastruktur semaksimal mungkin.

“Dengan adanya kenaikan pada APBD-P 2023 pemerinta berupaya mendorong pergerakan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dan tetap berkomitmen dalam mengurangi kemiskinan, penangulanan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, infrastruktur serta berupaya maksimal guna peningkatan anggaran pada tahun-tahun berikutnya,” ucap Serfianus.

Lalu, kedua, jawaban atas pandangan umum fraksi PKS, Serfianus menjabarkan beberapa poin antara lain :

1. Mengalokasikan dan memastikan anggaran jaminan BPJS dan PBI dalam APBD Nunukan, sejalan dengan komitmen pemda dalam mendukung layanan kesehatan bagi masyarakat.

2.Penanganan segera infrastruktur prioritas sebagaimana dimaksud, pemda mendorong perencanaan dermaga sesuai dengan ketentuan.

3.Pemda mendorong keterpaduan pembangunan dengan RTRW untuk menselaraskan program pembangunan termasuk perencanaan pelabuhan bongkar muat dan dermaga.

4. Dalam dokumen perencanaan pemerintah memdasari pembangunan daerah sejalan dengan target yang ditetapkan hingga alokasi pendanaan difokuskan pada arah kebijakan pembangunan.

5.Sektor perikanan dan pertanian, pemda terus mendorong peningkatan produksi baik sektor perikanan maupun pertanian melalui APBD, DAK dan APBN.

6.Pemda berkomitmen dalam mempercepat layanan administrasi kependudukan melalui penyediaan alat perekaman.

7.Pemda telah mempersiapkan perluasan embung Sungai Bolong untuk meningkatkan cakupan daya tampung sehingga pelayanan air bersih dapat terlayani dengan baik.

8.Terus mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dalam menunjang pelayanan yang baik dan tepat kepada masyarakat.

Selanjutnya, Serfianus juga menuturkan pemda akan memperhatikan beberapa sektor riil dengan berpedoman pada aturan dan mempertimbangkan waktu pelaksanaan serta terkait persiapan anggaran Pemilu tahun 2024 yang disampaikan oleh fraksi partai Demokrat.

“Terkait beberapa sektor riil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan menjadi perhatian dengan pedoman undang-undang dan waktu pelaksanaan, serta terkait persiapan penganggaran penyelenggaraan Pemilu pada APBD-P akan menjadi perhatian dan komitmen pemerintah,” lanjut Serfianus.

Adapun, pandangan umum dari fraksi PPN, Sekda menjelaskan terkait penurunan retribusi daerah dari target sebagai berikut :

Adanya kenaikan pajak daerah terkait menurunnya retribusi daerah dari yang telah ditargetkan disebabkan :

1. Total retribusi Rp.3.962.869.266 turun menjadi Rp. 3.168.712.930 Berkurang sebesar Rp. 794.712.930.

2. Retribusi jasa umum semula Rp. 1.931.750.000 menjadi Rp. 1.836.750.000 Berkurang Rp. 95.000.000.
– retribusi parkir tepi jalan umum semula Rp. 150.000.000 menjadi Rp. 25.000.000 Berkurang Rp. 125.000.000
Alasan penurunan, Terbatasnya jumlah petugas penarika retribusi dilapangan kedepan akan diupayakan kerjasama dengan bapenda provinsi kalimantan utara dalam hal ini samsat untuk menarik retribusi berlangganan pada saat pembayaran pajak stnk setiap tahunnya.

3. Retribusi retribusi jasa usaha Rp. 1.231.119.266 menjadi Rp. 981.156.336 berkurang Rp. 249.156.336
– retribusi tempat khusus parkir semula rp. 125.700.000 menjadi rp. 28.560.000 berkurang Rp. 97.140.000
Retribusi pelayanan kepelabuhanan semula Rp. 905.016.336 menjadi 753.000.000 berkurang Rp. 152.016.336
Alasan terjadinya penurunan, Produktivitas naik turun penumpang berkurang pada dermaga rakyat

4. Retribusi perijinan tertentu
-retribusi pgb semula Rp.750.000.000 menjadi 250.000.000 berkurang rp. 500.000.000.
Alasannya kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus pbg dikarenakan adanya persyaratan kepengurusan yang harus dilengkapi serta Tim penilai ahli bangunan yang merupakan konsultan yang tersertifikasi dari pusat hanya terdapat satu orang saja di Kabupaten Nunukan.
– retribusi izin trayek semula Rp. 50.000.000 menjadi 10.000.000 berkurang Rp. 40.000.000, Dikarenakan pelaksanaan kewenangan penertiban SPB terhadap kapal-kapal yang beroperasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Terakhir, Serfianus menjawab pandangan umum dari fraksi GKP yakni penyesuaian dana transfer yang akan menjadi perhatian pemda

“Terkait kegiatan yang bersumber dari dak bantuan keuangan provinsi serta penyesuaian dana transfer yang bersifat wajib dan mengikat akan menjadi perhatian pemerintah daerah mengenai pencapaian Realisasi di tahun 2023,” terang Serfianus.

Terlihat hadir dalam rapat paripurna Ketua DPRD Nunukan, Hj. Rahma Leppa, Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan, Serfianus, S.I.P., M.Si, Kepala Dinas (Kadis) lingkungan Pemkab Nunukan, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, beberapa anggota DPRD Nunukan.

(*)