Ketua umum PPWI :DP ibarat Kambing Bandot yang sedang Birahi


Berandankrinews.com
Jakarta – Dewan Pers (DP) saat ini tidak ubahnya seperti seekor kambing bandot (jantan berumur lansia) yang sedang birahi,kebelet mau kawin.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S,Pd, M.Sc, MA kepada media, sebagai respon atas kisruh pernyataan Ketua DP M. Nuh terkait keharusan pemerintah menolak bekerja sama dengan media-media yang tidak terverifikasi DP.

Sebagaimana ramai diberitakan bahwa mantan mendiknas M. Nuh yang saat ini menjabat sebagai Ketua DP, memberikan pernyataan yang bersifat menghasut pemerintah, baik pusat maupun daerah agar tidak melakukan kerjasama dengan pengelola media yang belum terverifikasi DP. Hal itu disampaikan M. Nuh di Makassar beberapa waktu lalu. Pernyataan tersebut langsung menyulut reaksi keras dari beberapa pengelola media dan organisasi pers tanah air.

Bagi Wilson, kata dia, ucapan provokatif seperti yang dilontarkan M. Nuh bukanlah hal baru dan luar biasa.
Dia melihatnya sebagai hal yang biasa saja, dan tidak perlu ditanggapi serius.

“Sebagai ketua sebuah lembaga penampung para komprador yang kehilangan harga diri di tingkat nasional, wajar saja dia cari panggung pemberitaan. Jadi, itu biasa saja,” ungkap lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Senin, 12 Agustus 2019.

Menurut trainer jurnalisme warga bagi ribuan anggota TNI, Polri, guru, dosen, PNS, mahasiswa, wartawan, ormas, dan masyarakat umum itu, DP sedang mengalami delusi akut sebagai pejantan tangguh. “Ibarat kambing tua ompong yang sedang birahi, dia lihat institusi pemerintah sebagai betina yang sedang dilirik untuk dikawini. Di lain pihak,

dia memandang lembaga-lembaga publikasi media massa yang tumbuh bak cendawan di musim hujan ini sebagai kaum muda penuh energik yang menjadi pesaingnya. Jadi, sebagai kambing bandot, dia menunjukkan tanduk tuanya ke berbagai arah yang tujuannya menggertak media-media sambil memikat hati pemerintah pusat dan daerah,” urai Wilson beranalogi.

Untuk itu, jebolan pascasarjana Global Ethics dari Birmingham University Inggris itu menghimbau kepada rekan-rekan media dan organisasi pers yang ada, agar tidak reaktif atas pernyataan sang Ketua DP itu.“Biasa sajalah. Semua orang tahu,apa sih prestasi M. Nuh saat jadi mendiknas di bawah SBY lalu? Pendidikan di negeri ini makin bobrok.

Bisa dibayangkan dunia pers kita akan makin rusak yàa,” kata Wilson yang pernah menjadi guru SMPN Sapat, SMP PGRI Pekanbaru,SMP YLPI Marpoyan,SMAN Plus Provinsi Riau,SMKN 2 Pekanbaru, SMK Kansai Pekanbaru, dan dosen paruh waktu di Bina Nusantara University, Jakarta ini.

Kepada kawan-kawan pengelola media, alumni penerima beasiswa Ford Foundation dan Erasmus Mundus ini menghimbau agar tidak berkecil hati atas kelakuan para pengurus DP bersama jaringan oknum organisasi pers partisannya itu.

“Saya menghimbau kawan-kawan pengelola media, jangan sekali-sekali mengemis ke pemerintah, jangan biarkan idealisme Anda tergerus oleh rupiah, jangan tiru perilaku partisan kawan-kawan di dua-tiga organisasi pers anu itu yàa. Kita harus mandiri, melalui kerja goyong-royong saling mendukung satu dengan lainnya,” imbuh Wilson lagi.

Untuk menyiasati pembiayaan pengelolaan media, kata lelaki kelahiran Kasingoli, Morowali Utara, Sulteng itu, setiap pewarta jangan menggantungkan hidup-mati medianya dari bantuan atau kerjasama dengan pemerintah. “Media dan organisasi pers harus mengembangkan jiwa entrepreneurship anggotanya.

Jangan gantungkan nasibmu dari kerja-kerja jurnalistik belaka, tapi manfaatkan jaringan dan aktivitas jurnalisme untuk mendapatkan peluang usaha maupun bisnis lainnya,” jelas Wilson yang merupakan salah satu pendiri SMAN Plus Provinsi Riau dan SMK Kansai Pekanbaru belasan tahun lalu.

Sementara itu, Wilson juga menitipkan pesan ke aparat pemerintah, terutama pemerintah daerah, agar tidak terkecoh dan ikut genit-genitan bersama DP dan beberapa oknum organisasi pers konstituen DP Catatan “Pemda harus sadar, para wartawan itu adalah bagian tak terpisahkan dari rakyat di daerah Anda masing-masing.

Siapa lagi yang akan mengayomi dan memberdayakan mereka jika bukan pemerintah daerahnya? Anda bertanggung-jawab dunia akhirat atas rakyat yang ada di wilayah masing-masing,termasuk ribuan wartawan bersama keluarganyCa
Jangan ikutan genit bersama si bandot birahi itu,” pungkas Wilson yang juga menjabat sebagai Sekretaris keluarga warga Alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad 21 (Kappija-21) itu.

Penulis
Wilson lalengke S.Pd M.SC .MA

Catatan tulisan Ini pernah dimuat di beberapa media tahun 2019

Kompak gotong Jenazah Warga Takkalalla Soppeng ,TNI-POLRI buktikan Sinergitas dengan Masyarakat


Berandankrinews.com
Soppeng, Seluruh personel Polri dan TNI dituntut untuk lebih mendekatkan diri kepada warganya dalam suasana apapun. Seperti yang dilakukan personel Polsek Marioriwawo dan Koramil Marioriwawo Kabupaten Soppeng ini patut diberikan apresiasi dalam membantu warganya yang keluarganya meninggal dunia,
Senin (17/2/2020).

Para personel dua institusi berbeda ini terlihat kompak bergantian saat mengangkat keranda mengantarkan jenazah warga binaannya yang meninggal dunia ke tempat peristirahatan terakhirnya di Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Tak hanya mengantarkan ke tempat pemakaman,Bripka Murwanto bhabinkamtibmas Kelurahan Tettikenrarae dan Desa Marioritengnga Polsek Marioriwawo Polres Soppeng bersama Kopda Yusri Babinsa Koramil ikut turut bersama warga mengangkat keranda jenazah untuk diserahkan kepada warga di liang lahat.

“Sudah merupakan tugas dan kewajiban dalam bermasyarakat selalu ada di tengah warga baik kejadian suka maupun duka,” ungkap Bripka Murwanto

Sementara itu,Kapolres Soppeng Polda Sulsel AKBP Puji S Bowo Leksono mengatakan apa yang telah dilakukan anggotanya merupakan bagian sambang duka dan melaksanakan takziah sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap warga masyarakat yang sedang yang berduka.

“Dengan hadirnya personel  Polsek dan Koramil ikut bantu prosesi pemakaman seperti ini, membuktikan bahwa Polri TNI akan selalu hadir di tengah tengah masyarakat baik dalam keadaan suka maupun duka,” kata Kapolres Soppeng di tempat yang terpisah.

Sinergitas TNI Polri terbangun Dari atas kebawah panglima TNI Bersama Kapolri terus Bersinergi, Kapolda Bersinergi Dengan Pangdam Dan Kapolres Bersinergi dengan Dandim untuk skop kabupaten menuju polri Promoter

Sumber
(her) Iwo Soppeng

Ada peluang Besar diantara “Pelacur Pers ” Pengemis Sakti ” Dan Dewan Pers

Jakarta-Berandankrinews.com

Oleh :
Heintje G. Mandagie
Ketum DPP SPRI /
Ketua Dewan Pers Indonesia

Foto bersama Heintce G Mandagie
Ketua umum dewan pers Independen ,Iwan Hammer media online Berandankrinews.com
Jakarta 22-nopember 2018

Judul tulisan ini sesungguhnya tidaklah seekstrim tudingan media abal-abal yang terus dihembuskan Dewan Pers dan para pelayannya terhadap media lokal yang belum terverifikasi.Potret buruk media lokal yang menjadi corong informasi publik adalah menu utama propaganda  sekelompok elit politik yang ingin terus menguasai Dewan Pers demi mengontrol kekuasaan.

Pelaku pers nasional begitu rela diseret ke ruang gelap kemerdekaan pers.  Kelihatannya bangga sekali berada di kelompok elit media atau lebih dikenal dengan sebutan media mainstream.

Bahkan saat ini, menjadi konstituen Dewan Pers -bagi sebagian organisasi pers- adalah ibarat barang langkah dan mahal di pasaran. Tak heran ada kelompok organisasi pers yang ikut berjuang menggelar Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan Kongres Pers Indonesia 2019 rela menjual idealisme dengan menjilat Dewan Pers hanya untuk memburu status menjadi konstituen Dewan Pers.

Sudah menjadi rahasia umum “Pengemis Sakti” (baca wartawan media mainstream) bertahun-tahun sadar dijadikan “sapi perahan” para konglomerat media, namun tetap saja angkat kepala menjalankan profesi mulia ini.

Amplop putih berisi lembaran rupiah masih saja menjadi teman setia di lapangan.Idealisme hanyalah label kamuflase wartawan yang punya merek UKW.

Selama bertahun-tahun pasal 10 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak berlaku di republik ini.Bahwa Pasal 10 UU Pers ini mengatur kesejahteraan wartawan wajib diberikan perusahaan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya, namun tidak pernah terimplementasi.Faktanya,wartawan digaji rendah namun dituntut tetap idealis.Sementara antara gaji dan kebutuhan bulanan wartawan tidak imbang, bahkan cenderung minus.

Dewan Pers dan konstituennya yang memiliki kewenangan pengawasan hanya diam membisu. Wartawan dibiarkan “melacur” dan menjadi “pengemis sakti” selama bertahun-tahun.Sementara perusahaan pers meraup untung besar dibiarkan saja tidak memenuhi kewajibannya.

Sebagai wartawan yang pernah memimpin beberapa media mainstream lokal, penulis sudah paham betul dengan situasi pasrah dijadikan “sapi perahan” pemilik media. Pada akhirnya “melacurkan diri” atau menjadi “pengemis sakti” menjadi pilihan untuk mengais rejeki dari menjalankan profesi sebagai wartawan. Ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan wartawan dan masih berlanjut hingga saat ini, bahkan terjadi di seluruh Indonesia.

Alih-alih kondisi ini diatasi, Dewan Pers malah pura-pura sibuk mengurus verifikasi perusahaan pers dan Uji Kompetensi Wartawan.

Bagaimana mungkin wartawan bisa kompeten jika praktek terima amplop masih jadi pilihan utama untuk menutupi biaya bulanan. Buntutnya idealisme pers harus tergadaikan. Ini bukti pers di Indonesia belum merdeka. Artinya kita insan pers terpaksa harus berlumur “dosa” akibat menjual idealisme pers.

Padahal faktanya setiap tahun ada angka lebih dari 100 triliun rupiah perusahaan pers meraup pemasukan dari belanja iklan nasional. Tapi wartawan tidak pernah menerima hak kesejahteraannya yang dijamin pasal 10 UU Pers. Wartawan justeru terseret konflik kepentingan akibat label konstituen dan non konstituen, lalu tanpa sadar saling menyerang lewat media. Maka jadilah jeruk makan jeruk.

Lantas upaya apa yang sudah dilakukan Dewan Pers untuk menjamin kemerdekaan pers? Justeru sangat ironis. Bukannya memperjuangkan kesejahteraan wartawan, Dewan Pers malah asik menebar isu media abal-abal.

UU Pers menugaskan Dewan Pers mendata perusahaan pers, tapi yang dilakukan adalah memverifikasi perusahaan pers. Perusahaan pers yang lahir di era kemerdekaan pers pasca disahkannya UU Pers tahun 1999, kini  terus bermunculan. Bahkan Dewan Pers sendiri mengklaim ada 43 ribu media yang belum terverifikasi.Itu artinya, Dewan Pers dengan kondisi personil yang hanya 9 orang, membuat kebijakan melakukan sendiri verifikasi perusahaan pers di seluruh Indonesia.

Logikanya,apakah Dewan Pers mampu melakukan verifikasi faktual ke 40 ribuan media lokal di seluruh Indonesia?

Jawabannya sederhana. Kita coba ikuti permainan Dewan Pers.Katakanlah 10 tahun proses verifikasi media ini dilakukan Dewan Pers bersama kroni-kroni konstituennya.

Dari data yang diakses di situs Dewan Pers per 17 Februari 2020, tercatat baru 1216 yang terdata. Itupun belum semua dinyatakan terverifikasi faktual. Artinya, masih ada seribu lebih perusahaan pers yang sudah terverifikasi administrasi tapi belum terverifikasi faktual. Fakta data membuktikan bahwa sudah selama 10 tahun Dewan Pers bekerja tapi kenyataannya hanya mampu memverifikasi faktual dua ratusan media saja . Bagaimana mungkin puluhan ribu bahkan ratusan ribu media bisa diverifikasi faktual jika kinerja 10 tahun saja fakta datanya seperti itu. Butuh berapa puluh tahun lagi bagi media yang belum terverifikasi mendapat gilirannya?

Sekarang perusahaan pers yang belum terverifikasi, pada kenyataannya malah dipotret buruk dengan sebutan abal-abal. Dan bahkan, sengaja dimunculkan propaganda negatif bahwa kerja sama pemerintah dengan media yang belum terverifikasi akan berdampak pidana atau temuan. Meski BPK RI sudah membuat klarifikasi ke DPP Serikat Pers Republik Indonesia bahwa BPK belum menggunakan peraturan verifikasi Dewan Pers sebagai dasar audit keuangan pemerintah, namun berita hoax itu tetap saja dihembuskan.

Sekarang kita coba mulai berpikir positif dan melihat peluang besar terhadap munculnya puluhan ribu media lokal berbasis online.

Sebelum itu, kita runut dulu ke belakang tentang fakta bahwa ada ribuan media dan belasan organisasi pers yang merasa gerah dengan sikap Dewan Pers tersebut, kemudian memilih membentuk Dewan Pers Indonesia melalui keputusan Kongres Pers Indonesia 2019. Dewan Pers Indonesia dibentuk sebagai solusi menggantikan peran Dewan Pers yang dianggap tidak mampu menjalankan amanah sesuai UU Pers.

Lalu apa saja yang menjadi peluang besar dari keberadaan puluhan ribu media lokal tersebut?

Peluang besar itu adalah ketersediaan lapangan kerja makin besar untuk menyerap puluhan ribu tenaga kerja profesional di bidang pers. Selain itu, potensi belanja iklan nasional bisa terdistribusi ke seluruh Indonesia secara merata dan tidak hanya terpusat di Jakarta. Dengan begitu maka puluhan triliun anggaran belanja iklan nasional bisa kembali ke daerah lewat kerja sama perusahaan pengguna jasa periklanan dengan media-media lokal.

Jika peluang besar ini bisa terwujud maka ke depan nanti tidak akan ada lagi media lokal “mengemis” kerja sama dengan pemerintah daerah. Dan pada gilirannya wartawan bisa sejahtera dan media makin independen.

Untuk mewujudkan peluang besar ini, Dewan Pers Indonesia telah membangun jaringan media melalui program sertifikasi media.Media yang sudah disertifikasi otomatis telah menjadi bagian dari jaringan Media DPI. Dari langkah ini maka DPI memiliki keyakinan akan kekuatan jaringan media ini mampu mengontrol dan menciptakan opini publik dalam satu irama pemberitaan. Inilah bargaining yang harus kita ciptakan bersama.Beberapa kali berita yang direlease melalui jaringan media DPI mampu menciptakan opini publik di seantero penjuru tanah air.

Kekuatan jaringan media DPI pada gilirannya akan setara atau bahkan lebih dahsyat dari media mainstream berskala nasional sekalipun.Ini patut dibanggakan atas kerja sama semua pihak. Bahkan, ada salah satu jaringan media DPI yang digawangi Hendri Kampai, telah menciptakan aplikasi media dan mampu menyatukan media-media lokal di seluruh Indonesia dalam satu sistem. Saat ini tercatat sudah ada kurang lebih 3000 media masuk dalam sistem ini dan akan terus bertambah setiap hari.

Pemerintah Daerah dan jajaran Pemerintah Pusat seharusnya tidak mengindahkan propaganda negatif tentang media-media lokal. Sebab perusahaan pers yang bernaung di DPI sedang disertifikasi secara sah sesuai peraturan perundang-undangan melalui organisasi-organisasi pers (berbadan hukum) yang menjadi konstituen Dewan Pers Indonesia, termasuk SPRI.

Pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan media-media yang sudah tersertifikasi DPI.Tidak perlu terpengaruh atau takut dengan ancaman DEWAN PERS .Karena, DPI memiliki jaringan media sendiri yang sebagian sudah tersertifikasi dan layak mendapat hak atau akses ekonomi yang sama dengan media terverifikasi Dewan Pers.

SPRI yang menerbitkan Sertifikasi Media adalah organisasi pers yang berbadan hukum resmi dari KemenkumHAM RI.
Jadi produk sertifikasi media SPRI yang turut disahkan DPI adalah sah sesuai peraturan perundang-undangan.Kalau ada yang mengatakan tidak sah maka itu akan berhadapan dengan hukum.

Yang pasti negara sudah menjamin setiap orang berhak berusaha dan mendirikan perusahaan yang badan hukumnya disahkan pemerintah melalui Dirjen AHU KemenkumHAM RI.UU Pers hanya mengatur syarat mendirikan perusahaan pers adalah berbadan hukum Indonesia dan bukan verifikasi Dewan Pers atau bahkan Sertifikasi Media DPI sekalipun.

Sertifikasi Media hanyalah alat untuk mendata perusahaan pers bukan sebagai bukti keabsahan media.

DPI sendiri menjadikan program sertifikasi media untuk membangun jaringan media.

Saat ini kita diajak bermain oleh Dewan Pers dan kroni-kroninya untuk melawan pemerintah yang kabarnya sedang menyusun draft revisi Undang-Undang tentang Pers. Beberapa pasal yang dianggap pemerintah ikut campur dalam ruang lingkup kehidupan pers ditentang.Salah satunya soal pemberian sanksi jika melanggar.

Pada kondisi ini kita abaikan dulu substansi permasalahan yang diprotes oleh organisasi-organisasi konstituen Dewan Pers.Toh investasi media asing yang sepertinya mau dikontrol pemerintah tidaklah berpengaruh langsung bagi kehidupan pers lokal.

Saat ini, ada dan tidak adanya revisi UU Pers, faktanya media-media lokal yang disebut abal-abal sudah terbiasa ditutup akses ekonominya oleh Dewan Pers lewat propaganda negatifnya.

Wartawan media yang disebut abal-abal pun sadar betul bahwa keberadaannya tidak se “sexy” wartawan media mainstream. Makanya untuk “melacurkan diri” tidak mungkin dilirik.Wartawan media-media yang belum terverifikasi sudah terbiasa pula dihina dengan sebutan abal-abal tapi masih lebih terhormat dari pada menjadi “pelacur”.

Kehidupan Pers nasional sebetulnya sudah berada pada titik nadir. Sejumlah media nasional yang menguasai ruang publik sudah dikuasai orang parpol. Sangat sulit mendapatkan informasi yang benar-benar dapat dipercaya. Pers nyaris tidak bisa bebas menjalankan fungsi sosial kontrolnya.

Saat ini konstituen DPI sebaiknya fokus pada program memperkuat jaringan media. Semakin besar jaringan media DPI maka akan semakin kuat bargaining posisi perusahaan-perusahaan pers lokal. Bersatu akan lebih baik dari pada diam saja.

Perjuangan bersama harus dimulai dari sekarang. Jangan biarkan perusahaan di Jakarta saja yang menikmati belanja iklan nasional.Perputaran uang di daerah dalam bentuk belanja barang produk nasional harusnya balik ke daerah dalam bentuk belanja iklan.

Sehingga perusahaan-perusahaan pers lokal bisa ikut menikmati belanja iklan nasional.Pemerintah Daerah haruslah dibukakan mata bahwa ada ketidak-adilan dalam distribusi belanja iklan nasional. Sebab fakta sesungguhnya adalah masyarakat lokal yang berbelanja tapi perusahaan di Jakarta saja yang menikmati belanja iklan nasional

Team Gabungan Resmob Polda Sulsel,Polres Maros Dan Polres Wajo Amankan pemilik puluhan Senjata Dan Amunisi ilegal Yang hendak dikirim keluar Daerah Dibandara Sultan Hasanuddin


Makassar Polda Sulsel Berandankrinews.com Press release
Penangkapan Ini berdasarkan Laporan polisi.

I. DASAR : 1. LPA / 01 /II / 2020 / Res Maros / Sek Bandara, Tanggal 14 Februari 2020; 2. LPA / 24 / II / 2020 / Sulsel / Res Wajo, Tanggal 16 Februari 2020.

II. TEMPAT DAN WAKTU KEJADIAN (Kab. Maros) : Hari Jum’at tanggal 14 Februari 2020, sekira Pukul 09.45 WITA, di Ruangan Air Cargo Terminal Supervisor RA Cargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Kab. Maros.

III. KRONOLOGIS PENANGKAPAN :
Bahwa adapun berawal pada hari jum’at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 09.45 Wita,
Anggota Resmob Polda Sulsel mendapatkan informasi bahwa pada saat PT.Pos Indonesia memasukkan Kargo dengan kode SMU 888-34520732 dimasukkan ke dalam X-RAY,

petugas mencurigai paket tersebut sehingga memerintahkan petugas ekspedisi PT. Pos Indonesia untuk membuka paket dan ditemukan didalamnya berisi barang yang duga senjata api rakitan yang dibungkus dengan aluminium voil yang disisipkan pada ikan kering;1 Menindak lanjuti Informasi tersebut diatas,

kemudian Kanit Resmob Polda Sulsel KOMPOL EDY SABHARA MB,S.I.K. memerintahkan Anggota Resmob Polda Sulsel untuk melakukan Penyelidikan di TKP yang dimaksud, sehingga pada Pukul 11.00 Wita Anggota Resmob Polda Sulsel bersama Anggota Polres Maros menuju TKP dan mengamankan Barang Bukti berupa: a. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolper cold S&W special; b. 1 (satu) Pucuk senpi PTB 100 H schmidt osthem/rhoen Cal 6 mm MOD 5a c. 1 (satu) Pucuk senjata Softgun MP-654 K Cal 4,5 mm no T12009990 d. 1 (satu) buah cember senapan PCP beserta laras e. 3 (tiga) buah botol the hijau merk YANG TEA f. 3 (tiga) saset tester the hijau merk YANGTEA g.1 (satu) kantong ikan asing kering h.1 (satu) lembar struk pengiriman kantor pos nomor 135933244 Dan setelah Barang bukti diamankan Selanjutnya menyelidiki asal usul paket kiriman tersebut sehingga pada pukul 19.00 Wita Anggota Resmob Polda Sulsel bersama Polres Maros menuju Kabupaten Wajo (Sengkang) guna melakukan lidik terhadap terduga atas nama pengirim paket yang berisikan senjata api rakitan tersebut;

IV. TEMPAT DAN WAKTU KEJADIAN (Kab. Siwa) :Hari sabtu tanggal 15 Februari 2020, sekira Pukul 14.00 WITA, di Jl. Mister maudu Kel.Teddaopu Kec.Tempe Kab. Wajo

Bahwa adapun pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira Pukul 07.58 Wita Anggota Gabungan mengamankan terduga atas nama pengirim paket yakni ASRIYANI, perempuan S.Sos. Umur : 51 tahun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat Jl.Sawerigading RT 002/ RW 002 Kel. Attakae Kec. Tempe Kab. Wajo lalu Kemudian membawa yang bersangkutan ke Polres Wajo guna penyelidikan lebih lanjut dan

Berdasarkan Hasil Interogasi Saudari ASRIYANI, oleh anggota Tim gabungan melakukan pengembangan dan mengamankan terduga pelaku Nama CHAIRIL ANWAR Umur : 39 tahun Pekerjaan Bengkel Las Alamat Jl. Stasiun Kel.Teddaopu Kec. Tempe Kab. Wajo

Selanjutnya saudara CHAIRIL ANWAR diminta untuk menunjukkan tempat merakit senjata api yang diduga sebagai tempat penyimpanan senpi rakitan dan melakukan penggeledahan terhadap Bengkel yang diduga adalah HOME INDUSTRY SENJATA RAKITAN dan menemukan berbagai macam senjata (senapan angin) dan amunisi aktif berupa;

1.2 (Dua)Pucuk Senjata api rakitan laras panjang 2.12 (Dua belas) Pucuk Senapan angin laras panjang 3. 1 (Satu) Pucuk Senjata api rakitan laras pendek 4.3 (Tiga) Pucuk Senjata api rakitan laras pendek masih proses pengerjaan 5. 1 (Satu) buah magazine 6. 136 (Seratus tiga puluh enam) butir kaliber 2,2 mm 7. 56 (Lima puluh enam) butir Amunisi kaliber 5,6 mm 8. 17 (Tujuh belas) butir amunisi caliber 2,2 mm (peluru hampa) 9. 29 (Dua puluh sembilan) selongsong peluru caliber 2,2 mm 10. 7 (Tujuh) butir amunisi kaliber 3,8 mm 11. 1 (satu) butir kaliber 9,9 mm

Pelaku diamankan Di mapolda Sulsel untuk pengembangan penyidikan Pungkas”Kabid Humas Polda Sulsel ,Kombespol Tompo Ibrahim Dalam Rilisnya ke Media ini .

Sumber Humas Polda Sulsel

Babinsa Hambawang Bantu Polri PAM Route ibu Kapolda Kalsel


Berandankrinews.com
Barabai Kalsel.Babinsa Koramil 1002-04/Pantai Hambawang Serda Sunarko membantu pengamanan route kunjungan Ibu Kapolda Kalsel di jalur Simpang Tiga Terminal Pantai Hambawang kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Senin (17/02/2020).

Rombongan ibu Kapolda Kalsel dalam rangka kunjungan kerja ke Tabalong tanjung yang melewati di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah.

Disampaikan oleh Plh.Danramil 1002-94/Pantai Hambawang Peltu Henri Murpianto bahwa kegiatan yang dilajukan oleh anggotanya yaitu membantu Polri (anggota Polsek Labuan Amas Selatan) pengamanan route kunjungan Ibu Kapolda Kalsel ini merupakan penjabaran dari penekanan dan arahan Komandan Kodim 1002/Barabai tentang sinergitas TNI Polri dalam berbagai kegiatan,”ungkapnya.

Lebih lanjut Peltu Henri Murpianto menambahkan bahwa para Babinsa kami selalu bersinergis dengan anggota Polri/Bhabinkamtibmas dalam berbagai kegiatan di wilayah,baik dalam kegiatan pengamanan jalur atau route,sosialisasi kamtibmas maupum kegiatan lain yang ada lingkungan masyarakat,”jelasnya.

(pendim1002).