Hari: 25 September 2019

Dulman Tegaskan Tidak Ada Perbedaan Pelayanan Pasien BPJS dengan Non-BPJS

BERANDA, NUNUKAN

NUNUKAN – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan, dr. H. Dulman dengan tegas membantah stigma negative masyarakat mengenai adanya perbedaan pelayanan pasien yang menggunakan jaminan social melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan tidak.

Menurut Dulman, semua pelayanan tidak ada perlakuan khusus. Baik itu pasien BPJS atau tidak. “Semua tetap sama. Tidak ada yang berbeda pelayanannya. Mau gunakan BPJS atau tidak tetap sama. Malahan kita minta pasien gunakan BPJS Kesehatan karena biaya normal akan sangat mahal dikeluarkan pasien,” terangnya usai sharing bersama sejumlah LSM Nunukan dan sejumlah media, Rabu (25/9).

Begitu juga dengan pemberian obat-obat tidak yang dibedakan. Bahkan, kata dia, jika ada pasien kelas 1 namun memerlukan obat murah tetap diberikan. “Begitu juga dengan pasien yang membutuhkan obat mahal walaupun dia kelas tiga tetap kita berikan,” tuturnya.

Selain itu, penanganan dari sisi dokter ahli, diakuinya, juga tidak ada yang dikhususkan. “Kalau dokter A mengobati pasien kelas 1, maka dia juga mengobati pasien B di kelas 2 maupun 3 kalau dibutuhkan. Begitu juga penggunaan alat canggih atau tidak semua disama bagi pasien yang membuntuhkan,” tambahnya.

Sebagai rumah sakit yang berada di perbatasan, dia mengaku akan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dia juga telah membuat sebuah call center atau akun facebook rumah sakit untuk masyarakat yang ingin mengadukan keluhan. “Kita harap stigma masyarakat yang menyatakan ada perbedaan pelayanan BPJS dengan yang tidak. Itu sudah salah. Semua kita layani,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Panjiku Kabupaten Nunukan, Mansur Ricing mengatakan selain dari pelayan dari sisi kehumasan rumah sakit perlu ditingkatkan. “Karena kita tidak tahu ternyata di rumah sakit ini semua dokter sudah lengkap. Bahkan peralatan pun lengkap. Kita harap semua pelayanan di maksimalkan,” pungkasnya.(Irwan)

Tjahjo Kumolo Nilai Aksi Mahasiswa Adalah Murni Sampaikan Aspirasi

BERANDA, NASIONAL, POLITIK DAN EKONOMI
Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo (Istimewa)

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di sejumlah daerah, seperti Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, hingga Makassar tak menimbulkan masalah yang mengganggu publik. Menurut Mendagri, aksi turun ke jalan tersebut murni aspirasi mahasiswa.

“Meski begitu, kita harap para mahasiswa untuk berani mengambil sikap jika muncul kepentingan lain yang berusaha menunggangi aksi mereka,” tutur Mendagri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9/2019)sebagaimana dilansir dari CNN.

Tjahjo pun berharap semua pihak dapat besikap arif dan bijak. Mendagri  juga meminta agar Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik provinsi atau kabupaten/kota wajib menerima aspirasi mahasiswa yang menggelar aksi menolak RKUHP dan revisi UU KPK tersebut.

Menurut Mendagri, Menampung aspirasi, menerima aspirasi, mendiskusikan, mendialogkan, meneruskan aspirasi, itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk DPRD.

Diberitakan sebelumnya, Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melakukan unjuk rasa di DPRD Sumatra Barat, Rabu (29/9) Mereka menyatakan penolakan terhadap pengesahan beberapa Rancangan Undang Undang (RUU) oleh pemerintah dan DPR RI.

Di daerah lain, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi juga masih memadati Gedung DPRD Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Mereka juga ikut menolak RUU KUHP dan UU KPK.

Mereka berasal dari IAIN Pontianak, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Universitas Tanjungpura Pontianak dan juga ada gabungan dari massa HMI Pontianak.

Sementara itu, ribuan mahasiswa juga menggelar aksi di Simpang Lima, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan penolakan RKUHP usulan pemerintah dan pelemahan KPK. (eddysantry)

Mulai Karhutla, RUU KPK hingga BPJS Jadi Tuntutan Mahasiswa

BERANDA, NUNUKAN

NUNUKAN – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Perbatasan (AMPERA), Kabupaten Nunukan, kembali menyatakan sikap protes atas RUU KPK serta kebijakan lainya. Kali, ini ratusan mahasiswa yang melakukan aksi damai mahasiwa nasional ‘menduduki’ kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Nunukan, Rabu (25/9).

Jenderal Lapangan aksi damai, Jumadi Arisal mengatakan ada beberapa tuntutan mahasiwa harus disampaikan ke pemerintah pusat melalui lembaga aspirasi rakyat Nunukan. Salah satunya, kata Jumadil, mendesak pemerintah dan DPRD untuk merevisi undang-undang KPK yang baru disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan. “Karena dalam RUU KPK itu ada pelemahan dengan dibentuknya dewan pengawas. Jadi ketika KPK ingin melakukan penyelidikan harus ijin dulu kepada dewan pegawas,” terangnya, Rabu (25/9).

Kemudian, mendesak pemerintah dan DPRD untuk menolak undang-undang KPK upaya mendukung pemberantasan korupsi. “Karena itu tadi KPK tidak indenpenden lagi. Dia akan diserang dari berbagai sudut salah satunya regulasi,” pungkasnya.

Mahasiswa, kata Jumadil, juga menolak pasal-pasal pasal-pasal problematis dalam revisi undang-undang pertahanan yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap reformasi agraria. “Disini ada diskrimanasi organisasi dan mahasiwa untuk membela hak-hak masyarakat,” tuturnya.

Bahkan, kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), kata dia, juga menjadi alah satu point dalam tuntutan mahasiswa. “Menuntut negara untuk mengusut dan menggali parit elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah,” pungkasnya.

Selain itu, meminta pemerintah untuk meningkatkan pelayana kesehatan di perbatasan Kabupaten Nunukan. Khususnya kepenggunaan BPJS Kesehatan. “Karena kita ketahui, BPJS ini dinaikan seratus persen. Jangan samakan daerah perbatasan dengan kota-kota lain. Kondisi perbatasan ini jauh berbeda dengan daerah lain,” jelasnya.(Irwan)

Teroris JAD Targetkan Markas Densus 88 Dan Markas TNI Untuk Diledakan

BERANDA

ilustrasi Teroris (istimewa)

Jakarta- Markas Detasemen Khusus 88 Mabes Polri dan Markas Tentara Nasional Indonesia menjadi target serangan bom bunuh diri oleh sejumlah terduga Teroris kelompok Jamaah Anshorut Daulah (JAD).

Hal tersebut diungkapkan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko di sela penggeledahan kamar kontrakan milik terduga teroris, AR (21) dan SP (19), di Kelurahan Cibeber, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu (25/9/2019) malam.

“ Diketahui, mereka akan melakukan dengan apa yang mereka sebut sebagai amaliyah (peledakan) di beberapa kantor polisi, termasuk markas Densus  88 dan kantor TNI,” ungkap Wisnu.

Menurut Wisnu, terduga teroris, AR (21) dan SP (19), adalah perakit bom kimia yang akan digunakan untuk meledakan markas TNI dan maskas Polisi tersebut.  Mereka berdua tinggal sekamar di lantai dua sebuah kontrakan, Jalan Padat Karya, Kelurahan Cibeber, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Lokasinya tepat di belakang Rest Area KM 125 Tol Purbaleunyi. Keduanya menghuni kontrakan seluas 15 meter persegi.

“Di sini tempat yang bersangkutan belajar merakit (bom), dalam bentuk kimia,” paparnya.

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri total menangkap 9 orang terduga teroris di Bekasi dan Jakarta. Kelompok ini merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bekasi yang terhubung dengan JAD Bandung.

Mereka adalah SN yang ditangkap pada pukul 05.35 WIB di Tambun, Bekasi. Kemudian terduga Teroris  atas nama AZ yang juga ditangkap di Tambun Selatan, Bekasi.Polisi juga menangkap terduga teroris berinisial H yang ditangkap pukul 06.05 WIB di Tambun, Bekasi. Keempat, IG ditangkap pukul 06.05 WIB di Tambun, Bekasi. kelima atas nama AR, ditangkap pukul 07.05 WIB di Tambun Utara, Bekasi.

Selain keenam terduga teroris tersebut, Tim Densus menangkap S, yang merupakan istri Kemudia terduga teroris atas nama AS yang ditangkap di Bekasi Utara. Kedelapan, MA alias Muri ditangkap pukul 08.30 WIB di daerah Semper Barat, Cilincing, Jakut. Kesembilan, atas nama I ditangkap di Jakarta Barat yang diduga mengikuti kegiatan idad di Bogor. (eddysantry)

RSUD Nunukan Siap Bersinergi Dengan LSM dan Media Untuk Tingkatkan Pelayanan

BERANDA

Keterangan : Dirut RSUD Nunukan Dr. Dulman (kedua dari kiri) bersama Ketua LSM Panjiku dan Ketua LSM Lidik Perbatasan di Ruang Atlas Medika (Lt.2 Edelweys/Flamboyan) RSUD Nunukan, Rabu (25/9/2019) menyepakati untuk saling bersinergi demi meningkatkan pelayanan Rumah Sakit kepada Masyarakat. (Eddy Santry)

Nunukan – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pancasila Jiwaku (Panjiku), Lidik Perbatasan (Libas) dan insan media (pers) sepakat untuk bersinergi demi meningkatkan pelayanan terhadap pasien di RS tersebut.

Direktur RSUD Nunukan Dr. Dulman menilai, Pers dan LSM adalah komponen masyarakat yang tak bisa dinafikan kehadiranya sebagai pilar pembangunan termasuk dalam sektor kesehatan. Sehingga hanya dengan bersinergi lah, menurut Dulman, segala kelemahan maupun kesalahan, akan menemukan solusi penguatan dan pembenahan.

“Dengan bekerjasama inilah maka kita akan tahu kekurangan maupun hal – hal yang wajib dibenahi,” tutur Dr. Dulman saat silaturahim dengan LSM, Wartawan dan Tokoh Masyarakat di Ruang Atlas Medika (Lt.2 Edelweys/Flamboyan) RSUD Nunukan, Rabu (25/9/2019).

Kendati sudah semaksimal mungkin bersusaha melayani masyarakat, Dulman mengakui bahwa pihaknya tak mungkin dalam kesempurnaan. Kelalaian maupun kesalahan menurutnya adalah sebuah keniscayan. Untuk itu pihaknya sangat berharap adanya kritikan dan saran agar kedepan kinerja pihaknya semakin baik.

Dalam era digitaliasi, lanjut Dulman, media juga sarana paling mudah untuk menyampaikan pendapat terutama kritikan. Namun akan lebih baik menurutnya apabila saran dan kritikan tersebut terakomodir secara baik melalui media penyebar warta yang independen dan obyektif.

“Bukan berarti masukan lewat media sosial kita abaikan. Tapi apabila masukan tersebut dikemas melalui media resmi penyebar berita, itu akan mempermudah kita menemukan solusinya,” tandasnya

Sementara itu, Ketua LSM Panjiku, Mansur Rincing menilai, langkah RSUD Nunukan tersebut adalah sebuah hal yang tepat. Karena nantinya akan saling mengingatkan sehingga dampaknya pasti berahir ke masyarakat juga. Apalagi menurutnya, keberadaan sebuah RSUD adalah merupakan aset daerah yang semua masyarakat merasa berhak memiliki namun juga berkewajiban meningkatkan mutu pelayananya.

“Saya dan kawan-kawan LSM sangat mengapresiasi niat dari RSUD ini. Sehingga dengan kita dilibatkan, maka segala persoalaan terkait kurangnya mutu pelayanan di Rumah Sakit ini sudah pasti dapat ditingkatkan,” ujar Mansur.

Disisi lain, menurut Mansur, RSUD Nunukan telah membuktikan kepada masyarakat sebagai pihak yang tidak anti kritik. Apalagi sebagai Rumah Sakit di wilayah perbatasan, pelayaanan adalah kunci utama bahwa Rumah Sakit tersebut untuk menajadi salah satu pilar kedaulatan.

Mansur mengingatkan, nasionalisme itu tak mesti harus ditempuh dengan jalan berangkat ke medan perang. Penguatan kesehatan masyarakat menurut Mansur juga bentuk lain dari upaya menajaga marwah negaranya. Dengan tenaga medis yang saat ini dimilikinya, bukan hal yang mustahil apabila RSUD Nunukan akan dapat setara dengan Hospital maupun ruamah kesehatan di Sabah, Malaysia.

“Selama ini kan kalau ada pasien yang dalam keadaan darurat, tak sedikit yang dilarikan ke luar Nunukan terutama ke Malaysia. Dengan tim medis yang dimiliki RSUD Nunukan, kenapa kita tidak membalikan keadaan? Selagi kita senantiasa bersinergi dan bekerjasama meningkatkan mutu pelayanan, maka jangan heran apabila suatu saat masyarakat di Malaysia yang berobat ke Nunukan,” tegas Mansur. (eddysantry)