NUNUKAN – Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Perbatasan menyatakan sikap protes atas Revisi Undang-undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas penolakan itu, mereka pun turun ke jalan berorasi dengan mmbawa spanduk yang bertuliskan ‘RIP KPK,Tolak RUU, Kamis (19/9).
Kordinator aksi, Jamaludin mengatakan, RUU ini sangat melemahkan KPK yang diketahui lembaga indenpendensi. Sehingga, ketika RUU disetujui, kata dia, maka ruang gerak KPK semakin terbatas.
“Kita ketahui, Anggota dewan atau legislatif merupakan lemabaga yang oaling banyak kasus korupsi. Bahkan, sangat banyak saat in yang berada di dewan telah melakukan korupsi . baik itu di pusat maupun di daerah,” terangnya kepada Berandankrinews.com, Kamis (19/9.
Keterbatasan ruang gerak ini, kata dia, jika KPK operasi tangkap tangan (OTT). Sebab, dalam RUU itu harus ada koordinasi dengan lembaga-lembaga lainya. “Artinya, kewenangan sudah dibatasi. Kenapa? ketika KPK melakukan OTT maka dia akan meminta ijin dulu kepada dewan pengawas. Jadi dewan pengawasan ini bukan mengawasi tetapi menjadi lembaga perijinan KPK,” tuturnya.
Dia juga menilai ada perkusi KPK dalam RUU tersebut. Sebab, kata dia, adanya pernyataan anggota KPK akan diangkat sebagai pegawai negeri. “Kalau sudah pegawai negeri sipil, berarti kan di bawah naungan birokrasi. Artinya, ketika ada hal yang tak sesuai dengan birokrasi maka bisa saja pegawai itu dipindahkan kemana saja. Itu bisa seenaknya dilakukan oleh birokrasi karena dibawa nauangannya,” tegasnya.
Jamal juga melihat adanya perkusi KPK dalam RUU tersebut. Sebab, kata dia, jika berada di bawa pemerintahan, maka kemungkinan besar menghilangkan atau mengurangi independensi KPK lantaran ruang gerak dibatasi pemerintah.
“Kemudian, KPK juga dibatasi dalam mengelola LHKPN yaitu kekayaan dari pejabat pejabat. Sehingaa, ketika ini dibatasi, maka KPK bisa saja tidak mengetahui aliran dana yang kemudian masuk ke dalam rekening dari pihak pihak tersbut. Sehingga ketika ingin melakukan pencegahan tidak dimungkinkan karena kita tidak megetahui aliran tersebut,” pungkasnya.
Namun dia menyayangkan hal ini sangat merugikan masyarakat di Indonesia. Sebab, aksi korupsi di kalangan elit masih saja terjadi. “Point selanjutnya adalah penyidik KPK yang kemudian dibatasi dalam hal ini penyidik dari mayarakat yang memiliki independensi dan yang tidak memiliki instusi. Ini sangat melemahkan penyidik KPK,” pungkasnya.(Irwan)
WAJO – Expo Bumdes dan gelar Inovasi Desa digelar Di Wajo dengan menghadirkan dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di Atakkae, Kamis 19 September 2019.
Hadir dalam acara ini staf ahli menteri Desa PDT dan Transmigrasi Dr. Conrad Hendarto, M.Sc, Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Pedesaan Dr. Mulyadin Malik. Kepala dinas PMD provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, kepala PMD Kabupaten Soppeng Sidrap dan Bone serta forkompinda Kabupaten Wajo, Camat dan Kepala desa se Kabupaten Wajo serta pendamping profesional dari Desa se Kabupaten Wajo.
Juga hadir dalam acara Ini undangan dari masyarakat dari 13 Kecamatan dan 142 desa di Kabupaten Wajo yang berada di tenda yang berjumlah kurang lebih 700 orang dan ditambah yang undangan di ditribun sehingga diperkirakan mencapai 1.000 orang yang menghadiri acara hari ini.
Dalam sambutan Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si dalam acara Expo Bumdes dan gelar inovasi desa sekaligus dirangkaikan dengan acara pencanangan Desa Wisata Danau Tempe.
Bupati Wajo mengatakan bahwa komponen utama pembangunan desa adalah Dana Desa, Dana Desa adalah salah satu program utama pemerintah yang langsung menggelontorkan dananya ke desa dan itu adalah stimulus agar Desa mampu berkembang secara mandiri, berbagai program yang dilaksanakan untuk desa harus memiliki spirit akan potensi antar desa sehingga kerjasama antar desa dapat mempercepat mewujudkan pembangunan pedesaan.
“Salah satu potensi Kabupaten Wajo adalah Danau Tempe, kita memiliki potensi yang masuk 15 danau yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan salah satu kawasan desa dari 5 desa yang ada di kawasan desa yang ada di kecamatan Belawa, 3 Desa masuk dalam kawasan Danau Tempe di antaranya Desa limporilau, Desa lautang dan Desa Leppangeng,” kata Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos. M.Si.
Juga dikatakan kalau Potensi Danau Tempe memiliki 3 dimensi kekuatan yang bisa dikembangkan pertama dimensi perikanan sebagai penghasil terbesar ikan di Asia Tenggara dulunya, dan dengan panjang lautnya sekitar 103 KM dengan produksi rumput laut sepanjang pantai itu ada 400.000 ton, sehingga kedepan orientasi hilirisasi dan industrialisasi .
Lebih lanjut dikatakan kalau air yang melimpah di setiap waktu tertentu dengan potensi ini bisa termanfaatkan untuk pertanian dan sedang diupayakan melalui Balai Besar Untuk memanfaatkan air yang melimpah ini untuk dinaikkan ketinggiannya di Bulu Cepo sehingga air bisa mengairi sawah sekitar 20.000 hekto are.
Dan disampaikan kalau potensi pertanian di Wajo terluas di Sulawesi Selatan bahkan kedua di Indonesia setelah Karawang Dan Bekasi, dimana luasnya lebih dari 100.000 hektar area persawahan,
“Kita sudah memproduksi lebih dari 800.000 Ton setiap tahunnya, potensi ketiga Danau Tempe sebagai destinasi wisata ini yang kita mau jadikan destinasi wisata terpadu internasional di dalamnya, dimulai dengan program pengembangan wisata desa yang akan dicanangkan Bapak staf ahli untuk kita mulai dari kawasan Tosagena sampai dikembangkan nanti menjadi 13 desa yang ada di 3 Kecamatan,” ungkap Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si.
“Kami bermohon kepada Bapak Staf ahli Menteri Desa PDT dan Transmigrasi dan Bapak direktur untuk menjadikan kawasan terpadu Danau Tempe sebagai lokasi prioritas target intervensi program Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi tahun 2020 dan 2024,” Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. menambahkan.
Dan dikatakan kalau Insya Allah, dia yakin dan percaya setelah bertemu Menteri Desa PDT dan transmigrasi kemarin, bapak menteri akan menyambut program ini.
“Ada tiga program kami dari 25 program unggulan kami yang cocok dengan pengembangan Bumdes yang pertama dengan mencetak 10.000 wirausahawan baru Dalam waktu 5 tahun ke depan dan ini sejalan dengan program Bumdes dan program inovasi Desa, kedua program integrated farming system ingin jadikan Wajo sebagai penghasil pangan terbesar dan kembalikan kejayaan perikanan di Wajo, menjadikan Wajo sebagai solusi impor daging di Indonesia dan program yang ketiga adalah produk unggulan dari setiap desa sehingga ada produk kita bisa sampai ke mancanegara,” jelas Bupati Wajo.
Dan disampaikan kalau juga akan mengembalikan kejayaan persuteraan di Wajo, khususnya di Kecamatan Sabbangparu dan Tanasitolo yang merupakann produk unggulan, dan lainnya sepertu industri rumput laut yang ujung ujungnya nanti untuk mensejahterakan masyarakat Wajo.
Sambutan dari staf ahli Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Dr. Conrad Hendarto, M. Sc yang mengatakan permohonan maaf dari Bapak Menteri Desa PDT dan Transmigrasi yang sedianya akan hadir pada hari ini, tapi sampai kemarin pada pukul 16.30 belum selesai rapat kerjanya dengan DPR RI.
Dikatakan kalau berbagai inovasi telah dilombakan di setiap desa di Indonesia, dimana dia sangat bangga dengan digelarnya acara pada hari ini , dimana acara ini dirangkaikan dengan pencanangan desa Wisata Danau Tempe, dimana ini khusus dan menarik karena pertama diadakan secara khusus untuk Kabupaten Wajo,
“Kami sangat apresiasi yang setinggi-tingginya akan hal itu dan dari 142 bumdes yang ada di Kabupaten Wajo, sebanyak 60% sudah berjalan normal dan ini masuk di pusat dibandingkan di daerah lain ada yang hanya sekedar namanya saja,” ungkapnya.
Dan dikatakan kalau ini erat dengan visi Pemerintah Kabupaten Wajo yang ingin mewujudkan Pemerintahan yang amanah menuju Wajo yang maju dan sejahtera, dengan 25 kerjanya, diantaranya mencetak 10.000 Wirausaha baru, dan satu Kecamatan satu produk unggulan, dan mestinya kepala desa juga bersyukur karena punya Bupati yang berlatar belakang enterpreneur, semoga ilmunya bisa diserap dan tiru.
Lebih lanjut dikatakan kalau bagaimana Bumdes yang 60% di Wajo menjadi unggulan dan jadi contoh Bumdes Bumdes di ada di Indonesia, potensi desa sekarang ini luar biasa sekali tapi kalau didiamkan saja tidak akan bergerak, makanya perlu digerakkan ada ProKades, Bumdes Embun Desa dan sarana olahraga desa.
Sambutan dari direktur pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Pedesaan Dr. Mulyadin Malik mengatakan Bumdes ini menjadi sebuah elemen ekonomi yang penting ke depan bagi bangsa, bangsa juga menyimpan kekayaan nya di desa, olehnya itu Bumdes fungsinya untuk mengelola sumber daya alam yang ada di desa.
“Kami dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi memberikan apresiasi yang positif untuk bumdes terbaik tadi, kami dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi punya program bantuan ke depan yang akan kita upayakan satu Bumdes bisa 150 Juta dari 142 Bumdes di Wajo untuk pengembangan khusus ini,” jelasnya.
Juga dikatakan kalau pengembangan produk unggulan kawasan dengan memberikan bantuan pasca panen, pertanian dan perikanan dari Danau Tempe dan ini bisa kita berikan bantuan kepada wisata terpadunya
“Persoalan di desa adalah miskinnya Inovasi dan Wajo bisa mematahkan hal tersebut dengan dilaksanakannya Expo hari ini di bawah kepemimpinan Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si,” kata Dr. Mulyadin Malik.
“Kami sangat apresiasi dan kami upayakan di 2020 menjadikan Wajo sebagai prioritas dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dan mengapresiasi salah satu inovasi yang ada di kecamatan utamanya di kecamatan Maniangpajo dimana akan membantu memasukkan salah satu inovasinya ke Guiness of record yang merupakan salah satu inovasi dari Kepala desanya,” Dr. Mulyadin Malik menambahkan.
BONE – Front pembela islam mulai Menancapkan kukunya dikabupaten Bone , setelah beberapa waktu lalu terbentuk dan melakukan beberapa Aksi sosial yang menarik simpati warga masyarakat Bone khususnya dan Sulsel umumnya
Aksi menutup lubang lubang dibeberapa titik jalan dalam wilayah kota Watampone cukup mendapat Apresiasi dengan Ikutnya warga masyarakat juga menutup beberapa jalan berlubang lewat swadaya
Front pembela islam DPW Bone Sulawesi Selatan, Hadir untuk kemaslahatan umat ungkap Idris A palloge pak ketua yang Akrab dipanggil lilo oleh aktivis Lsm dan teman teman di Front pembela islam Bone, Kamis, 19-09-2019
Hamka SE ketua panitia pelaksana bersama lilo dan Andi Zulfikar Audiens ke bupati Bone Dr A. Baso Fahsar M Padjalangi Msi untuk persiapan Muswil I DPW Front Pembela Islam serta pengukuhan dan pelantikan pengurus DPW FPI Bone Sulawesi Selatan 24 september 2019 digedung PGRI Jln jenderal Ahmad Yani macanang Tanete Riattang Kab Bone provinsi Sulawesi Selatan
Muswil I Ini Akan dihadiri oleh beberapa petinggi Dari FPI Pusat Dan DPD Provinsi Sulsel , namun Nama belum kami tau pastinya karena DPP FPI pusat yang menentukan jelas Hamka SE Ketua panitia pelaksana
Bupati Bone mendukung kehadiran front pembela islam dibone dan tetap menunggu petunjuk dari pemerintah pusat
Nunukan-Sebanyak 30 Peserta Asistensi Penguatan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba dan pembentukan relawan anti Narkoba (RAN) dikukuhkan oleh Kepala BNN Nunukan Kompol Lamuati, SH di Hotel New Lenfin Nunukan, Kamis 19/9/2019. Pagi.
Tiga puluh Relawan Anti Narkoba (RAN) yang mendapatkan Pin dan sertifikat yang teregistrasi dari BNN RI, tentu menjadi suatu kekuatan untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Nunukan.
Kepala BNN Nunukan, Kompol Lamuati, SH mengatakan, dibentuknya Relawan Anti Narkoba adalah untuk menjadi agen agen ditengah masyarakat supaya masyarakat bisa peduli terhadap penyalagunaan dan peredaran Narkoba.
“Semoga RAN ini bisa mengedukasi masyarakat untuk menolak adanya peredaran gelap narkoba di Kabupaten Nunukan,”ujarnya.
Dia juga berharap Relawan yang sudah dikukuhkan supaya bergerak segera mengaktualisasikan diri, supaya apa yang menjadi harapan Negara, bahwa Indonesia sudah darurat, sehingga penangganannya bukan hanya untuk BNN dan polri saja ataupun instansi pemerintah namun seluruh komponen Masyarakat harus ikut terlibat.
Setelah pengukuhan ini, Kata Lamuati, masih ada kelanjutannya dengan evaluasi dari BNN apa saja yang dilakukan Relawan Anti Narkoba ini, dengan telah mengikuti asistensi penguatan yang dilaksanakan selama dua hari.
“Harapan kita semoga relawan ini bergerak, meskipun hanya 30 orang relawan paling tidak ini adalah pilihan yang mewakili masyarakat Nunukan untuk menciptakan kabupaten Nunukan khususnya Masyarakatnya terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika,” jelasnya.
Dengan inisiasi para relawan segera terbentuk di lingkungan Rt atau kampung bebas dari narkotika seperti di pulau sebatik ada sebuah desa yang mendeklarasikan diri untuk bersih narkoba, artinya masyarakat disitu berkomitmen menolak narkoba dengan bermacam-macam kegiatan yang dilakukan salah satunya bahwa seluruh kepala keluarga harus berkomitmen menandatangani fakta integritas bahwa keluarganya menolak narkoba.
“Contoh seperti itu bisa diikuti oleh para relawan yang baru dibentuk,”ungkap Lamuati.
Lanjutnya, relawan yang kita bentuk ini merupakan suatu atensi atau perintah dari BNN Pusat, artinya relawan ini adalah pilihan yang mempunyai kompetensi, pengetahuan, wawasan dan mau berbuat sesuatu dengan P4GN dengan sukarela atau ikhlas tanpa pamrih.
“Relawan ini diberikan Pin dan Sertifikat yang teregistrasi di BNN RI di pusat, jadi RAN ini punya beban dan tanggung jawab yang cukup berat dan mereka adalah masyarakat pilihan yang dianggap mewakili seluruh masyarakat Nunukan untuk berbuat, bagaimana supaya masyarakat Nunukan hidup bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” tuturn Kompol Lamuati.
BONE – Jajaran Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sulsel bersama Unit Tipikor Polres Bone, melakukan pengeledaan di rumah wakil Bupati Bone H. Ambo Dalle yang berada di jln.W R. Monginsidi, Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kota Watampone, Bone, Rabu (18/9) pagi.
Tak hanya di rumah wakil Bupati namun pengeledaan juga dilakukan beberapa titik lainnya di kota Watampone, Bone, Sulsel. Bahkan, pengeledahan yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Tipidkor Polda Sulsel Kompol Yudha Wirajat, berlangsung selama 14 jam.
Dari pantauan wartawan Berandankrinews.com, di halaman rumah rujab wakil bupati Bone di jaga ketat oleh pasukan berlaras panjang dari Brimob Polda Sulsel. Bahkan, awak media juga tidak dibenarkan masuk dan hanya bisa mengambil foto dari luar pagar rumah.
Untuk diketahui, penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi dana PAUD yang di duga melibatkan istri wakil bupati Bone, H JE. Sebab, H. JE ini sebagai Kabid PAUD di anggaran 2017 dan 2018 sebesar Rp27 miliar dan terdapat kerugian negara sebesar Rp4,8 miliar. Sementara mencuatnya kasus dugaan korupsi ini setelah di laporkan oleh LMRI KOMDA Bone pada Februari 2019 lalu dengan menghadirkan 515 saksi untuk diperiksa.
Ketua LMRI KOMDA Bone, Sry Ritaharty mengatakan sangat apresiasi atas langkah Polda Sulsel dan Polres Bone. “Ini bukti bahwa hukum di Bone tidak tajam kebawah dan tumpul ke atas,” ujarnya.
Di lokasi berbeda, tim Tipikor juga memeriksa kantor PAUD yang berada di belakang Polsek Urban di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang. Di tempat itu juga merupakan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
