Surat Mandat Kedua SPRI Dinilai Sarat Kepentingan Politis, Ditenggarai Oknum Tidak Bertanggung Jawab

270 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Makassar – Issu miring yang menerpa tubuh DPD. SPRI Sulsel baru-baru ini yang sontak membuat orang tidak percaya dengan beredarnya dan munculnya surat mandat kedua yang di keluarkan oleh DPP. SPRI Pusat yang dinilai sarat dengan kepentingan muatan politis pasalnya tidak ada angin tidak ada hujan tanpa ada komunikasi atau kordinasi ke level bawah yakni pemberitahuan kepada pengurus DPD. SPRI Sulsel yang mana telah di jadwalkan atau diputuskan secara aklamasi pelantikannya bakal digelar bulan oktober melalui hasil rapat mufakat pada oktober mendatang namun sayangnya diperjalanan mengalami kebuntuan sehingga pergerakan ini menjadi bias. Padahal jika kita ingin profesional dan proporsional menyikapi masalah ini dengan mendudukkan subtansi akar permasalahnya bisa mengurai dan memberikan wing-wing solution.

Namun sehubungan dengan perihal tersebut terkuat bahwa besar dugaan masalah ini dilatar belakangi oleh oknum internal pengurus DPD. SPRI sendiri yang sangat berambisi menduduki jabatan posisi sekjend meskipun DPP. SPRI tidak menjelaskan secara rinci perihal dikeluarkannya mandat baru tersebut.

Mencermati sepak terjang yang di lakukan oleh Zulkarnai Said yang mencaunter pemberitaan yang beisi konten hasutan atau berita fitnah yang tidak ada relevansinya di alamatkan kepada ketua  1 DPD. SPRI Sulsel melalui aksi provokasi di medsos bahwa kami sangat mengutuk keras tindakan tersebut apalagi tidak diketahui apa motif di balik penyerangan yang sangat tendensius tersebut namun kami sudah bisa menilai bahwa besar dugaan hal tersebut sudah lama direncanakan dengan memanfaatkan situasi untuk meraih ambisinya agar tetap duduk di posisi sekjend dengan membuat berita hasutan dan fitnah untuk mendapatkan legitimasi atau perhatian dari DPP. 

Bahwa perlu kami jelaskan dalam beberapa forum-forum rapat yang di gelar bahwa sistem komposisi atau formatur yang kita bangun haruslah mengacu pada pola rekrutmen yang berdasar the raigh men end the reight job berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh wartawan bukan berdasarkan like in the deslike. Sehingga perlu kami luruskan bahwa untuk menguji skil atau kemampuan seorang wartawan ada beberapa indikator yang harus dimiliki di samping mempunyai kapabilitas atau SDM yang memadai juga harus paham tugas-tugas yang diembangnya namun yang paling penting loyalitas dan komitmennya untuk bisa amanah dan profesional menjalankan roda organisasi sehingga kami menilai terjadinya stagnasi dan keterlambatan pelantikan juga tidak terlepas dari peran sekjend sebagai inisiator dalam mencaver tugas-tugas organisasi namun hal ini tidak di pahami yang bersangkutan sehingga menggunakan berbagai cara untuk mempertahan posisinya meskipun yang dilakukannya dengan cara-cara menghasut dan memprovokasi ibarat kacang lupa kulitnya kemana ia dulu berpijak. 

Manuper yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab ini memaksakan kami untuk menyampaikan bahwa sejak lahirnya surat mandat perrtama hingga proses pembentukan DPD. SPRI Sulsel tidak ada sedikitpun andil atau kontribusi dia terhadap organisasi ini hingga detik ini dimana yang berperang dari hulur ke hilir memfasilitasi dan membiaya hanya pemegan mandat pertama dan  Ketua DPD SPRI Sulsel sehingga sangat naif dan bodoh rasanya kalau mempresentatifkan dirinya mengambil alih dan mengatur tampuk kepemimpinan DPD. SPRI Sulsel apalagi berbicara mewakili pengurus DPD. Sulsel jadi hanya orang yang bodoh dan tidak tahu diri yang memproklamirkan atau mengedukasi dirinya

Namun terlepas dari semua itu yang paling urgen pola rekrutmen yang kita ingin bangun adalah jurnalis harus paham cara-cara fungsi dan tugas jurnalistik yang baik dan profesional dengan memahami norma-norma sosial dan agama sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sehingga tidak sekedar merekrut untuk mendaparkan legalitas dimana lembaga ini sekedar dijadikan tamen untuk berlindung..

Bagi saya jabatan adalah amanah yang harus di embang bukan untuk di perdagankan atau dipertontonkan apalagi untuk di banggakan, meskipun saya diminta berkali-kali DPP untuk jadi Ketua DPD namun dengan rendah hati saya menolak dan menyerahkan amanah ini kepada orang yang saya anggap berkompeten dan bisa mengayomi organisasi.

Untuk itu kami sangat menyayangkan insiden ini ” kami seperti di jatuhi dan diserang oleh pesawat luar angkasa”  berangkat dari kejadian ini mudahan kita bisa mengambil petik atau hikmah dan saya menghimbau kepada rekan-rekan pengurus DPD. SPRI agar tidak mudah di aduh domba atau di provokasi kita tetap bersatu merapatkan barisan mendukung dan mengawal SPRI Sulsel sesuai amanah Sekjend dan ketua DPP untuk membesarkan SPRI di Sulsel, Tidak perlu merasa kecewa karna perjuangan masih panjang, kita bangga dan salut punya sosok yang kharismatik seperti bapak Heince G. Mandagi sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia terpilih yang konsisten memperjuangkan hak-hak wartawan demi kesejahteraan insan pers di tanah air. 

Akhir saya pribadi mewakili dan memohon maaf sebesar-besarnya sabagai manusia biasa tempat khilafnya dan dosa karna kesempurnaan hanya milik Allah SWT tanpa ada ambisi atau tendensi apa-apa saya hanya melakukan hak jawab kepada orang atau oknum yang telah mendzolimi saya tanpa ada konfirmasi lebih dahulu..(**)