Sopir Angkot Menolak Keberadaan Nujek dan Taxi Bandara di Nunukan

Nunukan (Kaltara)- Sebanyak 15 perwakilan Sopir angkot mendatangi kantor Organisasi angkutan darat (Organda) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, meminta Organda Kabupaten Nunukan untuk menfasilitasi menghadap Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid, pasalnya Pihak Sopir angkot tak terima keberadaan Nunukan Ojek (Nujek) atau mobil Online di Nunukan.

Kepala Organda Kabupaten Nunukan, H Laoding saat ditemui di kantor organda, Senin (5/8/19) mengatakan, awalnya teman-teman dari perwakilan Sopir angkot ini meminta rapat dengan organda, berhubung organda tadi tidak siap untuk membuat satu undangan dengan sendirinya mereka datang membawa aspirasi meminta organda dimediasi ke pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Nunukan, terkait keberadaan mobil online atau Nujek itu.

“Hasil kesepakatan tadi, Mereka menolak adanya mobil online atau nujek tersebut beroperasi di Pulau Nunukan ini, kemudian keberadaan tulisan dibandara Taxi minta dirubah menjadi transportasi bandara atau angkutan bandara,”Jelas H Laoding.

Lanjutnya, mereka menuntut bahwa bandara itu bukan taxi yang dioperasikan, pengertian mereka taxi itu plat kuning, sementara dibandara itu plat hitam yang disewa dan di operasikan bandara.

“Hari kamis nanti saya membawa lima orang perwakilan untuk berhadapan langsung atau mediasi dengan kepala dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan,”Ujar H Laoding.

Disebutkan, perwakilan angkot di Nunukan terbagi dibeberapa titik yakni, di Rumah sakit umum, PLBL, Pelabuhan baru, di Pasar Baru dan Pelabuhan Ferry.

“Di titik-titik ini memang sudah dikhususkan angkotnya untuk menunggu rejeki, hal ini agar komunikasi kita enak, mudah-mudahan keberadaan mereka diketahui Sopir Online agar tidak terjadi gesekan-gesekan, Saya berharap tetap aman,” Jelasnya.

H Laoding juga mengatakan, kita sebagai organisasi tiba bisa juga memberikan kata-kata yang tidak berkenan bahwa tidak boleh beroperasi mobil online itu.

“Karena beberapa permintaan aspirasi dari sopir angkot, saya berpendapat dan mendukung mobil angkot itu karena berdasarkan ADRT kami, plat kuning organda bawahi, plat hitam organda tidak bisa bawahi dan menaungi serta memediasi mereka itu,” ungkap H Laoding.

Pihak Sopir angkot menolak adanya Mobil Online atau Nujek dikarenakan banyaknya angkot di Nunukan yang mencapai 200 Angkot, mau dikemanakan? dengan pendapatan selama beroperasinya mobil online itu sudah mulai berkurang inilah keluhan mereka sehingga mendatangi Organda untuk di mediasi ke pemerintah dan mendapatkan solusinya.

“Adanya pertemuan ini agar dilapangan tidak ada gesekan atau berebut penumpang, terjadi nanti sesuatu yang tidak di inginkan. Tetapi kalau mungkin kita sudah naungi begini memberikan penjelasan, sama-sama duduk bagaimana berjalan dulu, berikan kesempatan organda untuk berkordinasi dengan Pemkab Nunukan,” Tutur H Laoding. (OV/Red)

Capai 82 Persen, Pemprov Kaltara Berada di Zona Hijau

Progres Korsupgah Korupsi, KPK Tempatkan di Urutan Ke-3 Nasional

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) pada urutan ke-3 Nasional jajaran Pemerintah Daerah untuk progres tindak lanjut dari Rencana Aksi (Renaksi) Koordinasi, Supervise dan Pencegahan (Korsupgah) per awal Agustus 2019.

Dengan persentase capaian 82
persen, Pemprov Kaltara masuk dalam zona hijau tua atau kategori tertinggi (75-100 persen). Dari 7 area intervensi untuk lingkup Pemprov Kaltara (minus tata kelola dana desa—yang masuk area Pemerintah Kabupaten), seperti dikutip dari laman resmi Korsupgah KPK, lima di antaranya menunjukkan capaian di atas 80 persen. Satu mencapai 74 persen (untuk pengadaan barang dan jasa), dan hanya satu yang masih kategori kuning. Yaitu kapabilitas APIP yang capaiannya baru 45 persen.

Area intervensi yang sudah di atas 80 persen, antara lain perencanaan dan penganggaran APBD yang mencapai 94 persen. Kemudian, pelayanan terpadu satu
pintu (93 persen), Manajemen ASN (87 persen), manajemen aset daerah (83 persen) dan yang paling tinggi adalah optimalisasi pendapatan daerah yang mencapai 100 persen.

Atas capaian ini, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pun mengapresiasi kinerja jajaran pemerintah provinsi Kaltara.

Gambaran ini, menurut Irianto, menunjukkan bahwa Pemprov Kaltara tak pernah berhenti untuk terus melakukan yang terbaik atas usaha pencegahan korupsi di Kaltara. Terlebih dari itu, adanya kebijakan koordinasi dan supervisi dari tim Korsupgah KPK juga dimanfaatkan secara optimal untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki berbagai hal dari 8 area intervensi yang dinilai masih belum mumpuni.

“Dari laporan Inspektorat Provinsi Kaltara, persentase progres Renaksi Korsupgas
tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Ini juga sebagai prestasi, sekaligus tantangan bagi kita semua. Untuk bagaimana menjalankan tugas sebagai aparat pemerintah yang baik, bersih dan selalu mematuhi aturan perundang-undangan. Saya minta ini terus dipertahankan, dan semakin ditingkatkan,” tegas gubernur.

Sama halnya pada 7 area intervensi, berdasar data di laman korsupgah KPK, untuk progress pelayanan terpadu satu pintu di lingkup Pemprov Kaltara juga menujukkan capaian yang sangat baik. Dari 10 indikator progres renaksi, 9 indikator di antaranya capaiannya di atas 90 persen.

Dengan rincian capaian, pendelegasian kewenangan (100% ke DPMPTSP)—90 persen, transparansi informasi (100 persen), pelaksanaan rekomendasi teknis (100 persen), tracking sistem (98 persen), penanganan pengaduan (100 persen), lokasi dan tempat layanan (100 persen), ketersedian aturan (100 persen), pemenuhan kewajiban pemohon perizinan (100 persen), sistem perizinan online (100 persen), serta pengendalian dan pengawasan (100 persen).

Hanya satu yang belum mendapat capaian atau masih 0 persen, yaitu penerapan e-Signature yang memang belum di Kaltara.
Dengan kondisi capaian 82 persen ini, KPK menempatkan Pemprov Kaltara di
peringkat ketiga secara nasional. Peringkat pertama untuk capaian pemerintah daerah, Pemkab Boyolali (93 persen) dan kedua Pemkor Pontianak (84 persen).

Gubernur mengatakan, sebagaimana amanat UU Nomor 30 tahun 2002, tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam melaksanakan kewenangannya, KPK melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) untuk mengawasi pemerintah daerah.

Dimulai sejak tahun lalu, Pemprov Kaltara, bersama Tim Koordinasi dan Supervisi
Pencegahan (Korsupgah) KPK, selama ini telah aktif melakukan upaya perbaikan dan pencegahan korupsi di Provinsi Kaltara yang dipantau dan dievaluasi secara berkala dan terintegrasi secara nasional, melalui MCP (Monitoring Center for Prevention) Korsupgah pada website korsupgah.kpk.go.id.

“MCP merupakan aplikasi yang digunakan oleh KPK sebagai ujung tombak program
pemberantasan korupsi terintegrasi, yakni sebagai wadah pelaporan Korsupgah
dengan tujuh sektor yaitu Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kapabilitas APIP, Manajemen ASN,
Optimalisasi Pendapatan Daerah, serta Manajemen Aset Daerah,” terangnya.

Dapat dilihat, lanjut Irianto, per 31 Juli 2019 perkembangan pelaksanaan rencana aksi Pemprov Kaltara adalah 82 persen berada pada zona hijau (75-100 persen). Capaian ini menempatkan Provinsi Kaltara pada urutan ke 3 tertinggi dari 542 pemerintah daerah se Indonesia.

“Capaian ini adalah berkat komitmen kita bersama. Sekalugus menunjukkan integritas pemimpin yang harus kuat. Sehingga makin menutup celah korupsi,” tambah Gubernur, yang didampingi Ramli, Kepala Inspektorat Provinsi Kaltara.

WILAYAH PROVINSI, KALTARA TEMPATI POSISI Ke-3 Jika pada tataran Pemerintah Daerah, capaian Pemprov Kaltara 82 persen, capaian Korsupgah korupsi untuk secara kewilayahan, Kaltara baru mencapai 56 persen (zona hijau muda).

Meski demikian, Kaltara tetap berada pada urutan ke-3 nasional. Berada di bawah DKI Jakarta (72 persen) dan Provinsi Sulawesi Barat (67 persen).

“Kalau capaian kewilayahan ini, tidak hanya di lingkup Pemprov Kaltara saja. Namun terakumulasi juga dengan capaian di lingkup Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kaltara,” terang Ramli, Kepala Inspektorat Provinsi Kaltara.

Dikutip dari laman Korsupgah KPK, dari 8 area intervensi renaksi korsupgah, rata-rata menunjukkan capaian di atas 60 persen. Hanya saja masih ada masuk kategori kuning. Di antaranya, untuk pengadaan barang dan jasa, serta kapabilitas APIP dan tata kelola dana desa yang masih berada di bawah 50 persen. (humas)

Lepas CJH Kaltara, Gubernur Berpesan Jaga Kebersamaan

TAMU ALLAH : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat melepas jamah calhaj asal Kaltara, Jumat (2/8) sore.

BALIKPAPAN – Sebanyak 726 Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kalimantan Utara (Kaltara) dilepas secara resmi oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie di Embarkasi
Haji Batakan Balikpapan, Jumat (2/8) sore lalu. Para CJH dari Kaltara yang bertolak ke Tanah Suci Makkah, terbagi dalam dua Kloter. Yaikni kloter 14 sebanyak 450 orang, dan kloter 15 sebanyak 326 orang. Kloter 14 berasal dari Kabupaten Bulungan, Malinau, Tana Tidung dan Kota Tarakan. Sementara, kloter 15 berasal dari Nunukan dan sebagian Kota Tarakan.

Ada beberapa pesan disampaikan Gubernur saat melepas secara simbolis para calon jemaah haji yang pada waktu itu diwakili oleh CJH yang tergabung pada Kloter 14. Pertama, dikatakan Irianto, para calon haji wajib untuk bersyukur. “Kita wajib bersyukur, telah diberikan nikmat sehat, keimanan dan nikmat kemurahan rejeki. Juga bersyukur diberi kesempatan untuk beribadah haji. Karena tidak semua orang berkesempatan bisa beribadah haji,” kata Irianto.

Kedua, lanjutnya, perlu bagi para jemaah untuk membaca berulang-ulang tata cara
dalam rukun berhaji. Hal ini menurut Gubernur penting. Agar jangan sampai ada yang keliru. “Semua jemaah dibekali buku tentang tata cara dan rukun berhaji. Pelajari, dan pahami betul-betul. Ini penting, karena dalam berhaji, wajib hukumnya menjalankan semua rukun. Tidak boleh terlewatkan,” ujarnya.

Kemudian yang tidak kalah penting, Gubernur menegaskan, kepada para calon Jemaah haji untuk meluruskan niat, dan membersihkan hati. “Kalau perlu sebelum berangkat, salat tahajud. Meluruskan niat kita dalam berhaji. Dan juga penting bagi kita membersihkan hati, dari pikiran-pikiran kotor. Jangan sampai sudah kita berangkat haji, masih ada pikiran-pikiran duniawi yang buruk,” kata Gubernur.

Pesan lainnya, gubernur meminta agar para calon jemaah haji senantiasa menjaga
kesehatan, dan fisik. Agar selama melaksanakan ibadah haji, bisa berjalan lancar. “Cuaca di Tanah Suci jauh berbeda dengan di Indonesia. Di sana sangat panas. Apalagi sekarang, informasinya di sana sedang puncaknya musim panas. Selalu minum air putih. Berbekal obat. Kalau ada apa-apa segera menghubungi petugas kesehatan yang mendampingi,” imbaunya.

Terakhir, Gubernur berpesan kepada semua calon jemaah haji dari Kaltara untuk selalu membangun semangat kebersamaan, menjaga toleransi, saling tolong menolong, dan bersabar.

“Perbanyak berzikir, istighfar, berdoa.Antar Jemaah harus saling toleransi, saling tolong menolong. Jangan memikirkan diri sendiri. Dan yang terutama lagi, harus sabar. Dalam kondisi panas, banyak manusia, kadang ada itu keselip emosi. Makanya harus banyak beristighfar, banyak zikir, dan sabar,” tambah Irianto.

Tak lupa, Gubernur menitip pesan, agar para calon jemaah haji, selain untuk pribadi, juga turut mendoakan Kaltara dan juga bangsa Indonesia pada umumnya. Agar senantiasa diberi keberkahan dan Rahmat dari Allah SWT. “Kita doakan semoga para jemaah bisa melaksanakan semua rukun haji dengan baik, dan pulang ke rumah masing-masing dengan menjadi haji yang mabrur,” doanya sebelum menutup arahannya pada kesempatan itu. (humas)

Generasi Muda Harus Berpengetahuan dan Berkemampuan Khusus

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menyalami para calon
Paskibraka Provinsi Kaltara, Jumat (2/8) pagi.

TANJUNG SELOR – Setiap generasi muda Kalimantan Utara (Kaltara), sedianya memiliki ilmu pengetahuan dan skill yang dikuasai secara khusus sehingga memudahkan memenangi persaingan di era global saat ini. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie
saat membuka pemusatan latihan atau training center (TC) calon pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Provinsi Kaltara di ruang pertemuan lantai 1 gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Jumat (2/8) pagi. Ditegaskan pula oleh Gubernur, agar generasi muda, utamanya para calon paskibraka untuk tidak berpikir lokal maupun regional lagi tapi harus berpikir nasional dan global.

“Pemprov Kaltara telah menyiapkan banyak program untuk meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di Kaltara,” kata Gubernur.

Upaya tersebut, dilakukan Pemprov Kaltara dapat membentuk generasi muda yang tangguh, berpikir kreatif dan mampu berprestasi bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat juga bangsa dan negara. “Yakinlah bahwa Pemprov Kaltara akan terus berusaha membangun Kaltara yang lebih baik dari waktu ke waktu,” tutur Irianto.

Dalam hal pembangunan di Kaltara tersebut, Irianto mengajak generasi muda Kaltara juga masyarakat pada umumnya untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Kaltara diberkahi dengan pemimpin yang baik. “Sifat manusia itu dinamis. Untuk itu, kita harus terus berusaha untuk berbuat baik. Dan, akan lebih baik apabila kita mampu menyebarkan kebaikan,” ucap Gubernur.

Disampaikan juga bahwa melatih pikiran dan hati adalah hal penting, disamping latihan fisik. “Terus jernihkan pikiran agar mampu diajak untuk berubah. Jangan sampai sesat pikir. Untuk itu, ubah mind dan character set,” tutup Gubernur.(humas)

Kaltara Dapat 6 Tenaga Kesehatan Program Nusantara Sehat

TENAGA KESEHATAN : Kepala Dinkes Provinsi Kaltara Usman berfoto
bersama Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat (NS) di Bandara Tanjung
Harapan, Tanjung Selor, Kamis (1/8).

TANJUNG SELOR – Guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan,
terutama kepada masyarakat di Daerah Terpencil, Perbatasan dan
Kepulauan (DTPK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI kembali
mendistribusikan tenaga kesehatan di wilayah DTPK se-Indonesia.
“Alhamdulillah, tahun ini Kaltara mendapatkan 6 tenaga kesehatan
Penugasan Khusus Nusantara Sehat (NS), yang akan menempati lokus
puskesmas di 2 wilayah DTPK. Yakni di Kabupten Malinau dan Nunukan,”
kata kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara Usman, saat menerima
keenam tenaga kesehatan nusantara sehat, Kamis (1/8) lalu.
Dikatakan usman, keenam tenaga kesehatan tersebut terdiri dari, 1 dokter
umum yang ditempatkan di Long Berang, 3 ahli gizi (Data Dian, Long Ampung
dan Sungai Boh), 1 ahli teknologi laboratorium medik (Long Pujungan), dan 1
tenaga kesehatan lingkungan (Desa Binter).
Program yang dicanangkan oleh Kemenkes RI sejak 2017 ini, telah merekrut
sebanyak 4.342 tenaga kesehatan di 1.302 lokus puskesmas pada 228
kabupaten/kota di 30 provinsi se-Indonesia. “Tercatat, hingga 2017 sebanyak
34 tim tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, apoter dan
tenaga kesehatan lainnya telah diperbantukan di Kaltara,” ucap Usman.
Guna diketahui, program ini memiliki tujuan bersama baik pusat maupun
pemerintah daerah dalam mengamankan kesehatan masyarakat di daerah
DTPK sesuai dengan Nawa Cita dapat terwujud.(humas)