Pimpin Apel, Wabup Minta ASN Jadi Agen Informasi Jangan Sampai ASN Justru Jadi ‘Kompor’

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan H. Faridil Murad berpesan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk terus bekerja sesuai dengan aturan dan undang – undang  yang ada. Pesan itu disampaikan Faridil Murad saat memimpin Apel Korpri, di Halaman Kantor Bupati Nunukan, Rabu (17/7).

“Kita harus selalu menanamkan dalam diri kita rasa takut kalau melanggar aturan,  itu prinsip kalau kita mau selamat. Bukan kita bekerja karena takut dengan polisi, jaksa, KPK, atau yang lain,” kata Faridil.

Prinsip lain yang harus dipegang oleh seluruh ASN dalam bekerja, menurut Faridil Murad, adalah fokus dengan tugas dan fungsinya masing – masing, serta selalu meningkatkan kemampuannya masing – masing.  ASN diminta tidak mencampuri urusan – urusan yang berada di luar tugas dan fungsinya.

“Kenapa hal ini perlu saya sampaikan, karena saya melihat masih banyak ASN yang justru sibuk mengurusi urusan orang lain sementara urusannya sendiri tidak ada yang beres,” tegasnya. 

Senada dengan yang disampaikan Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid ketika melakukan Silaturahmi dan Dialog dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Para ketua RT  se- Kelurahan Nunukan Timur beberapa hari lalu, Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) ini juga meminta ASN menjadi agen informasi pemerintah dalam meluruskan berbagai isu dan persoalan yang muncul di tengah masyarakat.  

ASN diharapkan bisa memberi pemahaman, bahwa ada pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Soal zonasi dalam penerimanaan murid baru misalnya, masyarakat harus diberi pemahaman bahwa itu adalah kewenangan pemerintah pusat.

“Terkait soal sistem zonasi baru – baru ini, banyak orang tua murid yang dating ke bupati, wakil bupati meminta rekomendasi karena anaknya mau masuk di sekolah ini itu. Saya sampaikan bahwa itu bukan kewenangan kita (pemerintah Kabupaten). Nah terkadang mereka tidak mau tahu, karena mereka selalu menganggap bahwa bupati itu adalah penguasa daerah,” ujarnya.

Sistem pemerintahan saat ini, lebih jauh disampaikan, berbeda dengan system pemerintah di era orde baru. Jika di era orde baru bupati dan wakil bupati bertindak selaku kepala daerah yang bisa mengatur segala urusan yang ada di daerahnya, sementara saat ini seorang  bupati dan wakil bupati adalah pejabat pelaksana pemerintah di daerah yang harus melaksanakan apapun ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat.

Perubahan regulasi tersebut diharapkan dapat disampaikan oleh para ASN kepada masyarakat sehingga tidak muncul anggapan bahwa pemerintah semakin tidak peka terhadap persoalan – persoalan di tengah masyarakat. “ASN harus bisa menjelaskan hal ini kepada masyarakat, jangan justru ‘ngompor – ngompori’ masyarakat sehingga suasana menjadi tidak kondusif,” pungkasnya.(HUMAS

PLBN Krayan dan Sebatik Ditargetkan Selesai 2019, Bupati Nunukan Agresif Minta Cepat Dieksekusi

NUNUKAN – Deputi I Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon mengatakan bahwa sesuai arahan dari Kemenkopolhukam Republik Indonesia, maka  2 dari 3 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang direncanakan akan di bangun di Kabupaten Nunukan harus sudah selesai dan bisa dioperasikan pada Bulan Oktober 2019 mendatang, karena hal itu akan menjadi bagian dari penilaian terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi – Jusuf Kalla. Kedua PLBN yang ditargetkan selesai tersebut adalah PLBL Long Midang I Kecamatan Krayan dan PLBN Sei Nyamuk di Kecamatan Sebatik.  Sementara target penyelesaian PLBN Labang di Kecamatan Lumbis Ogong akan dibahas lebih lanjut.

Hal itu disampaikan Robert Simbolon dalam Rapat Koordinasi Lintas Negara di Provinsi Kalimantan Utara yang diselenggarakan di Swissbell Hotel, Tarakan, Selasa (11/7) lalu dan dihadiri oleh Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid.

Pengoperasian PLBN Long Midang dan Sei Nyamuk nantinya, menurut Robert Simbolon, diharapkan tidak hanya dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan negara saja. Tetapi juga harus memperhitungkan dari sisi pengelolaan potensi di masing – masing kawasan, seperti potensi garam gunung dan beras organik di Kecamatan Krayan. 

Robert dalam kesempatan itu juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Nunukan yang begitu antusias menyikapi rencana pembangunan PLBN di wilayahnya. “Kami perhatikan ibu bupati ini begitu antusias, bahkan kalau boleh dibilang sangat agresif mengejar kami (Kemenkopulhukam) agar rencana pembangunan PLBN ini bisa segera dieksekusi,” kata Robert Simbolon.  

Masih dalam kesempatan yang sama, Bupati Laura menyampaikan alasan kenapa Pemerintah Kabupaten Nunukan begitu bersemangat mendukung pembangunan PLBN di wilayahnya. Alasan pertama kata Laura, karena pembangunan PLBN nanti akan sangat membantu pengaturan lintas batas orang dan barang dari dan ke negara tetangga Malaysia. Dan yang kedua, karena keberadaan PLBN nanti bisa menjadi penjaga identitas (Land Mark) dari Bangsa Indonesia land mark. “Namun yang lebih penting adalah, keberadaan PLBN yang megah bisa menjadi kebanggan tersendiri bagi kami warga yang tinggal di perbatasan,” tegasnya.

Lebih jauh disampaikan, bahwa untuk rencana pembangunan PLBN di Long Midang hingga saat ini tidak menemui kendala yang berarti, hanya saja untuk rencana pembangunan PLBN Sei Nyamuk sampai saat ini masih terkendala dalam hal pembebasan lahannya.

Diakhir rapat koordinasi tersebut, Bupati Laura menyerahkan surat keputusan penetapan status penggunaan lahan dan asset daerah untuk pembangunan PLBN, dan beberapa surat terkait legalitas lahan yang akan dipergunakan sebagai tapak pembangunan PLBN kepada Robert Simbolon yang kebetulan juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan PLBN.(Humas)

Kaltara Perlu Sumber Baru Pertumbuhan Ekonomi

PONTIANAK – Setiap pemerintah daerah di Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara (Kaltara) diharapkan dapat berbagi ilmu dan pengalaman mengenai keberhasilan penanganan inflasi di daerahnya masing-masing. Selain itu, juga perlu meningkatkan kolaborasi sesama daerah di Kalimantan agar tercipta sinergi, khususnya dalam merangkai keterkaitan yang saling mendukung terkait supply and value change (suplai pasokan dan uang tunai) antar provinsi.

“Pada akhirnya, sinergitas itu akan mampu mendorong sumber baru pertumbuhan ekonomi. Dimana, sumber baru pertumbuhan ekonomi ini adalah salah satu common problem atau masalah umum yang dihadapi seluruh provinsi di Kalimantan,” kata Asisten II Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara H Syaiful Herman usai menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID se-Kalimantan Tahun 2019, kemarin (16/7).

Diungkapkannya, meski Kalimantan secara umum memasuki periode inflasi rendah, namun upaya pengendalianmua masih menghadapi banyak tantangan. Utamanya, pengendalian inflasi komponen bergejolak yang menjadi ranah utama tim pemantau inflasi daerah (TPID).

“Perlu strategi yang tepat untuk menjaga agar inflasi tetap stabil. Kuncinya sekali lagi adalah inovasi dan sinergi antar daerah untuk menciptakan output yang implementatif baik secara jangka pendek maupun jangka panjang,” ujarnya.

Dipaparkan H Syaiful, sesuai data Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltara, inflasi di Kaltara hingga Juni 2019 cukup terkendali pada level 3,1 persen. “Hal ini disebabkan stabilnya harga pangan pada Ramadan dan Idulfitri 2019.

Untuk pengendalian inflasi sendiri, TPID Kaltara telah melakukan sejumlah aksi. Seperti operasi pasar murah, sosialisasi belanja bijak melalui radio, serta pengawasan ketersediaan stok bahan pangan menjelang hari besar keagamaan nasional, dan lainnya,” beber H Syaiful. Sementara itu, secara spasial, seluruh inflasi di Kalimantan masih tergolong aman masih dalam sasaran inflasi nasional 3.51 persen.(humas)

Gandeng Perusahaan, Pemprov Gelar Job Fair Digelar 25-26 Juli 2019 di Science Techno Park UBT

TANJUNG SELOR – Bertujuan untuk memberikan kesempatan kerja bagi para muda di Kalimantan Utara (Kaltara), Pemerintah Provinsi (Pemprov), melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) akan menggelar job fair atau bursa lowongan kerja. Kegiatan untuk tahun kedua ini, rencananya digelar di Kampus Universitas Borneo Tarakan pada 25-26 Juli mendatang.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pun berharap program ini dapat dimanfaatkan seluruh pencari kerja. Utamanya warga Kaltara untuk mencari pekerjaan yang tepat dan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Selain itu, Irianto juga mengimbau agar perusahaan yang ada di Kaltara, dapat berpartisipasi pada program tahunan ini.

Untuk tahun ini, job fair kembali digelar. Tepatnya, pada 25 hingga 26 Juli mendatang di gedung Science Techno Park-Universitas Borneo Tarakan (UBT) ini. Kegiatan ini akan melibatkan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kaltara dan membutuhkan tenaga kerja. “Dijadwalkan job fair tahun ini, pada hari pertama dibuka mulai pukul 08.30 hingga 15.30 Wita. Sementara hari kedua, dari pukul 08.30 hingga 11.30 Wita,” kata Gubernur yang didampingi kepala Disnakertrans Kaltara Armin Mustafa, kemarin (16/7).

Untuk perhelatannya tahun ini, terdata 16 perusahaan sudah mendaftar dan membuka lowongan pekerjaan. Total kebutuhan tenaga kerja sebanyak 152 orang untuk 41 lowongan jabatan. “Jumlah perusahaan dan kebutuhan tenaga kerja masih mungkin bertambah, karena Disnakertrans masih menerima pendaftaran perusahaan untuk berpartisipasi pada job fair hingga 23 Juli nanti,” jelas Irianto.

Jenjang pendidikan yang dibutuhkan, mulai dari sekolah dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Sekolah Menengah Umum (SMU),  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Diploma III (D-III) dan sarjana. “Yang diprioritaskan, adalah warga Kaltara. Dan, untuk persyaratannya, saya kira para pencari kerja sudah tahu apa saja yang dibutuhkan. Untuk teknis pendaftaran, pencari kerja dapat berkomunikasi langsung dengan pihak perusahaan dimana ia mendaftar,” timpal Kepala Disnakertrans Kaltara, Armin Mustafa.

Sebagai informasi, job fair tahun lalu juga digelar di Tarakan. Tepatnya di Loka Latihan Kerja (LLK) Tarakan. Kala itu, ada 9 perusahaan yang membuka lowongan kerja dengan total 42 jabatan. Total pencari kerja yang menyertai job fair 2018 itu, mencapai 450 orang.(humas)

Terbagi 2 Kloter, 776 Calhaj Kaltara Berangkat 5 Agustus

H Suriansyah, kepala Kanwil Kemenag Kaltara saat menjadi narasumber Respons Kaltara edisi ke-48, Selasa (16/7).

TANJUNG SELOR – Panggilan ke Baitullah. Demikian tema Respons Kaltara (ResKal) edisi ke-48 yang digelar Selasa (16/7) pagi. Narasumber pada perhelatannya minggu ini, adalah kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) H Suriansyah. Hadir pula calon haji (Calhaj) termuda dari Bumi Benuanta—sebutan Provinsi Kaltara, Dandi, 20 tahun dari Tanjung Selor, Bulungan. Juga, H Thamrin, calhaj tertua dari Bulungan yang berusia 73 tahun.

Dalam penjelasannya, H Suriansyah menyebutkan bahwa Calhaj dari Kaltara yang akan diberangkatkan pada musim haji tahun ini, sebanyak 776 orang. Itu terdiri dari 417 kuota reguler dan 359 kuota haji tambahan. Mereka akan diberangkatkan dalam dua kelompok terbang (Kloter), kloter 14 dan 15. “Embarkasi pemberangkatannya di Embarkasi Balikpapan, dan diinapkan atau dikarantina sehari di Asrama Haji Batakan, Balikpapan,” kata H Suriansyah.

Kloter 14 Kaltara akan menginap selama sehari pada 2 Agustus di Asrama Haji Batakan, dan diberangkatkan pada 3 Agustus. Menyusul, Kloter 15 yang akan dikarantina pada 4 Agustus, lalu diberangkatkan pada 5 Agustus menuju Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. “Setiap kloter akan dipimpin oleh ketua kloter, 3 TPHD (Tim Pendamping Haji Daerah), 1 orang TPIH (Tim Pembimbing Ibadah Haji), pelayanan umum dan kesehatan,” jelas H Suriansyah.

Adapun jumlah total jamaah haji pada Kloter 14 sebanyak 450 orang, dan Kloter 15 sebanyak 326 orang. Kloter 14, berasal dari calon haji Kabupaten Bulungan, Malinau, Tana Tidung dan Kota Tarakan. Sementara Kloter 15, berasal dari Nunukan dan Kota Tarakan. “Pemberangkatan jamaah haji Kloter 15, bersamaan dengan jamaah haji dari Kaltim sebanyak 111 orang,” urainya.

Pada musim haji kali ini, cuaca di Tanah Suci Mekkah dan sekitarnya mencapai 42 hingga 43 Derajat Celcius. Untuk itu, H Suriansyah mengimbau agar setiap calon haji untuk mempersiapkan fisik secara matang dengan sering berolahraga. Selain itu, harus pula memperbanyak sedekah dan membulatkan tekad dan keyakinan untuk berhaji. “Untuk tempat pemondokan haji Kaltara, sekitar 2 kilometer dari Masjidil Haram. Penginapannya, di rumah-rumah warga yang telah dikondisikan oleh organisasi masyarakat disana,” ulas H Suriansyah.

Selain persiapan fisik dan mental, calon haji dari Kaltara juga diperingatkan untuk mematuhi aturan penerbangan internasional. Ini, terkait dengan barang bawaan yang akan dibawa oleh setiap calon haji. “Kita mematuhi aturan penerbangan internasional. Jadi, barang bawaan yang tidak dibenarkan masuk kedalam pesawat, wajib ditinggalkan oleh setiap calon haji. Lantaran di Tanah Suci, beragam kebutuhan pribadi sudah ada disana,” ungkapnya.

Untuk memenuhi kebutuhan pribadi itu, setiap calon haji akan mendapatkan living cost yang diambil dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Besarannya sekitar 1.500 Riyal. “Living cost itu, dapat dipergunakan setiap calon haji untuk membeli barang kebutuhannya selama di Makkah atau lokasi ibadah haji lainnya. Yang penting diingat, pemberian living cost ini dikemas dalam amplop. Jadi, berhati-hati jangan sampai hilang. Dan, tempatkan bersama dokumen penting lainnya yang wajib dibawa setiap calon haji selama menjalankan ibadah haji,” papar H Suriansyah menutup.(humas)