Berandankrinews.com-Bone, Tim Penilai dari Direktorat Binmas Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kasubdit Polmas Dir Binmas Polda Sulsel AKBP Darwis, SH, MH didampingi Kasat Binmas Polres Bone AKP Zulaini, R Tampilang, SH melakukan kunjungan ke Polsek Tellu Siattinge, Selasa (2/7/19) kemarin.
Kunjungan Tim Binmas Polda Sulsel dalam rangka penilaian Pos Kamling Sejajaran Polda Sulsel, sebagai tuan rumah Kapolsek Tellu Siattinge Iptu Syarifuddin, SH bersama Camat Tellu Siattinge H. Andi Suwanda, S. Sos dan Kades Waji Hj. Syamsiar, S. Sos, M.Si menyambut baik tim Penilai Binmas Polda.
Kapolsek Tellu Siattinge menuturkan, kunjungan kerja Tim Binmas Polda ke Polsek Tellu Siattinge melakukan pemeriksaan atau penilaian pos kamling Desa Waji Kecamatan Tellu Siattinge sebagai perwakilan penilaian Pos Kamling jajaran Polres Bone ditingkat Polda Sulsel.
Usai penilaian, tim melakukan foto bersama dengan unsur Tripika Tellu Siattinge, Personil Babinkamtibmas Polres Bone dan Polsek Tellu Siattinge. Kemudian tim melanjutkan perjalanan menuju Kota Watampone, Ujar Kapolsek Syarifuddin. (Irwan N Raju)
Berandankrinews.com-Makassar, Sejumlah instansi yang berada di kawasan Pelabuhan Makassar mendeklarasikan Komitmen bersama pembangunan Zona Integritas Kawasan Pelabuhan Makassar yang dilaksanakan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Sulsel, Rabu (3/7/2019).
Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada Kementerian ataupun Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Prioritas pembangunan Zona Integritas berada di Kawasan yang mencakup 6 Pelabuhan Laut dan 6 Bandar Udara. Deklarasi diharapkan dapat mendisiplinkan semua stakeholder dan memberikan dampak baik bagi sektor pariwisata serta distribusi logistik.
Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ditunjuk sebagai koordinator penghubung Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK).
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dalam sambutannya menyampaikan bahwa Deklarasi ini diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi sektor pariwisata serta distribusi domestik dengan mendisiplinkan semua sektor yang bergiat di pelabuhan Makassar, selain mewujudkan unit kerja yang berperingkat WBK dan WBBM, komitmen pembangunan zona integritas kawasan Pelabuhan Makassar juga berisi komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menerapkan sistem manajemen anti suap, serta membangun keterpaduan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu pada proses bisnis.
Harapannya, komitmen pembangunan Zona Integritas ini benar-benar dilaksanakan dengan baik dan bukan hanya sebagai formalitas saja dan akan memberikan dampak bagi kemajuan bangsa.
“ini adalah sebuah kemajuan, tapi jangan hanya berkomitmen, hanya seremoni, kemudian implementasinya tidak ada. Saya melihat semangatnya sangat bangus. Semua lembaga disini menempatai posisi yang paling sedikit dilaporkan di Ombudsman”, ungkap Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, Subhan ST, MH.
Seluruh instansi membaca deklarasi komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas Kawasan Pelabuhan Makassar yang dilanjutkan dengan penandatangan spanduk deklarasi.
Kegiatan ini dirangkaikan pula dengan pemutaran video profil masing-masing intansi dan penampilan yel-yel yang dipimpin oleh Kepala Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Triono.
Kegiatan diakhiri dengan ramah tamah oleh seluruh instansi di kawasan Pelabuhan Makassar.(Irwan N Raju)
Berandankrinews.com-Nunukan, Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/sederajat pada penerapan sistem zonasi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (3/7/19).
Puluhan siswa-siswi SMP bersama sejumlah orangtua mendatangi melakukn aksi protes di Alun-Alun Kabupaten Nunukan untuk memprotes sistem penerimaan siswa baru.
Arlex Kordinator aksi protes mengatakan Kami menilai PPDB di Kabupaten Nunukan berdasarkan sistem Zonasi di Nunukan belum layak sama sekali, kenapa, karena kita ini diwilayah terpencil, wilayah kepulauan. Bayangkan saja kalau tiga Kecamatan dalam satu zonasi atau zonasi tunggal, Kecamatan Seimenggaris, Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Nunukan itu satu Zonasi.
Karena zonasi tunggal ini yang diberlakukan kementerian pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, anak yang tinggal di KPN, Mamolo, tidak diterima di SMA Negeri 1 Nusa, sementara yang diterima anak di Jalan Pelabuhan, tidak sesuai, kata Arlex.
“Yang dari Seimenggerasi bagaimana? Kita tahu kecamatan semenggaris terpisah-pisah wilayahnya, antara Desa Semaja dan Sri Meranti itu jaraknya puluhan kilo meter sementara tidak ada sekolah disana. Mereka ini mau sekolah dimana,” ungkap Arlex
Menurut Arlex, Pemerintah Kaltara kebablasan karena tidak belajar dari masalah yang terjadi pada tahun 2017 lalu. Seharusnya dengan kejadian yang terjadi di tahun 2017 sudah ada antisipasi melonjaknya lulusan SMP.
“Harusnya membangun sekolah di Nunukan Selatan atau di Perkotaan satu lagi, sementara SMK Negeri 1 Nunukan cuma satu meskipun ada beberapa jurusan namun tidak semua anak-anak berminat, sedangkan SMA Negeri 2 Nunukan Selatan menerapkan zonasi dengan radius 650 Meter kemudian di SMA Negeri 1 Nunukan diberlakukan semua. Namun yang menjadi masalah 418 anak ini mau sekolah dimana,” kata Arlex.
Memang ada beberapa Sekolah swasta di Nunukan, Kata Arlex bukan orang tua yang tidak mau namun biayanya terlalu besar, kemudian tenaga pengajarnya bantuan dari SMA Negeri.
“Kalau guru bantuan ini tidak hadir, siswanya terkatung-katung tidak belajar,” ujar Arlex.
Sementara aksi protes yang dilakukan oleh orang tua dan para siswa yaitu membakar SKHU dan membacakan Surat untuk Presiden.
Selain itu mereka juga menuntut meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Gubernur Kalimantan Utara, Dinas Pendidikan Kalimantan Utara
1.Segera mencairkan solusi siswa yang beum tertampung disekolah Negeri, meninjau kembali aturan permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 di wilayah Perbatasan khususnya Kabupaten Nunukan.
2.Memberikan perlakuan khusus untuk dunia pendidikan diwilyah perbatasan yang masuk kategori 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
3.Memprioritaskan Pembangunan SMA/SMK /SMP/dan SD di Kecamatan yang membutuhkan.
4.Setarakan Sekolah Negeri dengan Yayasan atau Swasta.
5.Meminta Pemerintah menghilangkan beban pembayaran baik di Swasta maupun di Yayasan.
6.Memberikn tunjangan perbatasan secara menyelurug kepada guru yang mengajar di wilayj perbatasan khususnya kabupaten Nunukan tanpa terkecuali.
7.Meminta Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Utara agar mengusut tuntas pelaksanaab PPDB diwilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan.
8.Meminta kepada KPK, Kapolda Kalimantan Utara, Kejaksaan RI agar mengusut Dana Pendidikan sejak terbentuknya provinsi Kalimantan Utara.
Sementara Ketua LSM Panjiku, Mansyur Rincing mengatakan, yang seharusnya dilihat itu hasilnya Ujian Nasional (UN) bukan Zonasi, jadi menteri mengeluarkan aturan bertentangan dengan nomor 4 tahun 2018.
“Penilaian harus hasil ujian nasional bukan zonasi, itu yang kita harapkan kepada pemangku kebijakan,” tegas Mansur.
Rencananya besok Kamis (4/7/19), orang tua dan para siswa akan melakukan orasi di Kantor DPRD Nunukan untuk memperjuangkan nasib mereka. (Red).
Berandankrinews.com-Nunukan, 15 Personil Sat Sabhara Polres Nunukan tiba di Nunukan, setelah bergabung dengan Personil Polda Kaltara dalam rangka BKO pengamanan Pileg dan Pilpres serta sidang MK dan pengumuman tahun 2019 di Jakarta selama dua bulan.
Pasukan personil yang dipimpin Aipda Tatang Hariyanto selaku Danru tiba di Pelabuhan Plbl Nunukan disambut baik Kapolres Nunukan AKBP Teguh Triwantoro, SIK, MH didampingi Waka polres Nunukan Kompol Imam Muhadi S. Sos, SH, MH serta beberapa pejabat Polres Nunukan dengan upacara penyambutan sederhana yang khidmat.
Dalam sambutan Kapolres Nunukan AKBP Teguh Triwantoro, SIK, MH, Rabu (3/7/19) mengatakan, Terimakasih kepada seluruh personil yang telah kembali ke polres Nunukan dengan sehat walafiat atas ijin dan kekuatan dari Allh subhanallah wata’ala.
“Terima kasih atas dedikasinya dan telah membawa nama Polres Nunukan, Polda Kaltara dengan baik selama kegiatan Pengamanan BKO Polda Metro Jaya dan selamat bergabung kembali di polres Nunukan serta tetap semangat, semoga apa yang sudah di perbuat dalam tugas Negara mendapatkan Pahala dan bernilai ibadah di sisi Allah subhanallah wata’ala,”Tutur Kapolres
Usai upacara penyambutan Pasukan BKO PMJ, di lanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dari Kapolres Nunukan ,Waka polres dan pejabat serta perwira polres Nunukan. (Humas/**)
Berandankrinews.com-Sinjai, Dalam membina serta memupuk rasa kebersamaan dengan warganya, Babinsa Posramil Bulupoddo, Kodim 1424/Sinjai, terus dukung dan hadiri kegiatan yang dilakukan oleh warga binaannya, hal inilah yang dilakukan oleh Serda Basri, saat bersantai bersama warga binaannya yang sedang beristirahat saat selesai melaksanakan kegiatan Pra TMMD, bertempat di dusun Balle desa Tompobulu kec. Bulupoddo, kab. Sinjai, Selasa (3/7/2019).
Tampak terlihat Serda Basri beristirahat usai melaksanakan giat Pra TMMD bersama warganya sambil bercerita dengan para warganya tentang situasi kondisi keamanan yang sedang terjadi akhir – akhir ini, agar para warga selalu waspada dan meningkatkan keamanan Desa melalui Poskamling serta jangan mudah terhasut dan terpancing oleh oknum – oknum yang ingin merusak serta menghasut rasa Kebineka Tunggal Ikaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Selain untuk memupuk rasa kebersamaan serta menjalin hubungan harmonis dengan warga binaan saya, kegiatan ini juga sebagai sarana saya untuk menyampaikan ide serta gagasan saya, untuk mengajak warga saya sama – sama saling membantu, mendukung serta bekerja sama dalam mensukseskan TMMD 105 ini,”ucap Serda Basri.
program TMMD di desa Tompobulu bulupoddo Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Dia juga menyampaikan bahwa dirinya sebagai Babinsa akan selalu siap membantu menjaga keamanan desa dalam hal apapun, terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai Babinsa. (Irwan N Raju)
