Anggota DPR RI Komisi VII Resmikan Sumur Bor Bantuan Kementrian ESDM

Nunukan, Berandankrinews.com–Sebagaimana kita ketahui bersama, air adalah kebutuhan paling penting di dalam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi ini. Sebab jika tidak ada air, bisa dipastikan sebuah kehidupan tidak akan bisa berjalan. 

Anggota DPR RI komisi VII Dr. Ari Yusnita bersama Perwakilan Kementrian ESDM Badan Geologi Tantan Hidayat mencuci wajahnya dengan air sumur bor

Peresmian sarana air bersih sumur bor melalui pengeboran air tanah sedalam 125 meter yang dipusatkan di Kampung tator RT. 19 Kelurahan Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan, Kaltara, Sabtu (23/3/19).

Secara langsung diresmikan oleh Anggota DPR RI Komisi VII, Dr. Ari Yusnita didampingi perwakilan Kementrian ESDM Badan Geologi Pusat Air Tanah dan Tata Lingkungan Tantan Hidayat, ST, MT

Usai Peresmian dikatakan oleh Dr Ari Yusnita, Bantuan ini bukan pertama kali yang dilakukan, tetapi bantuan yang kami lakukan sejak tahun 2016, selama saya menjadi Anggota DPR RI ada 18 sumur bor yang sudah kita berikan untuk Kalimantan Utara sejak 2016 hingga 2019 ini. Di 2019, terakhir ada 10 sumur bor yang lagi proses.

“Berarti ada 28 ya totalnya semua, tahun 2018 itu, ada 18 sumur bor,”Kata Ari

Selain sumur bor, kata Ari ada sebagian bantuan berupa penerangan lampu jalan dan bantuan lainnya.

“Bantuan lainnya seperti ada pencemaran sungai, Komisi VII pasti datang dengan Dirjen Minerba dan Instansi terkait,”Katanya.

Pembangunan sumur bor bantuan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM dan DPR RI, bekerjasama dengan pemerintah daerah memiliki program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengentasan daerah sulit air bersih, melalui pengeboran air tanah dalam, dimana beberapa daerah diwilayah Kabupaten Nunukan mengalami permasalahan penyediaan air bersih.

Dr Ari Yusnita menuturkan Kita dari pusat memperjuangkan sumur bor ini, Satu sumur bor dari APBN itu hampir 500 juta, otomatiskan disaat kita memberikan di kabupaten, otomatis untuk pemasangan pipa diserahkan ke pemerintah daerah.

“Begitu sumur bor ini kita masukan, tentunya kita izin dari pemda setempat, artinya pemda setempat menerima sumur bor ini dengan baik. Selanjutnya pipanisasi nanti kita serahkan kepada pemda setempat atau dari Swadaya masyarakat,” ujar Ari Yusnita.

Selama menjadi Anggota DPR RI, Ari Yusnita menuturkan Kurang lebih 330 Milyar yang telah diturunkan dengan bentuk program yang ada di seluruh Provinsi Kaltara.

“Program Jargas Kota Tarakan, BBM satu harga, ada 8 dikaltara, PJUTS, Mobil Ambulance dan mobil sekolah melalui CSR Pertamina, PLN dan PGN, Rumah Ibadah, Konverterkit Nelayan yang merupakan program dari Kementrian ESDM 880 untuk Kota Tarakan,” beber Ari Yusnita.

Dia menambahkan beberapa Motor Sampah dan beasiswa 400 melalui riset dan teknologi yang ada diseluruh kaltara ditahun 2019 ini.

“Sementara kita lagi merekrut data-datanya semua,”Ujarnya.

Tambahnya, Bantuan yang lainnya, kita melakukan sosialisasi kelapa sawit, kemudian pemberian pupuk cair kepada masyarakat di Malinau dan Kota Tarakan dan program lainnya yang ada di komisi VII.

Adapum bantuan yang telah diberikan DPR RI khususnya Kabupaten Nunukan yang terbagi dibeberapa kecamatan.

“Bantuan untuk Nunukan, Bantuan Bis Sekolah dan Motor sampah,
di kelurahan Nunukan Tengah Satu Sumur Bor, PJU, di Sebatik 1 sumur bor dan PJU kemudian di Semeinggaris BBM satu harga serta di Lumbis 1 Sumur bor,” ungkap Ari Yusnita.

Peresmian Sumur bor dihadiri oleh para ketua RT dan Warga Rt 17 dan 19 kelurahan Nunukan Tengah.

Satukan Persepsi Laksanakan Literasi Kaltara

LITERASI : Bunda Baca Kaltara Hj Rita Ratina Irianto Lambrie saat menghadiri Rakor Pokja Literasi Provinsi Kaltara, Kamis (21/3).

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kalimantan Utara (Kaltara) sehingga memiliki kemampuan literasi yang memadai, Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) Kaltara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja (Pokja) Literasi Provinsi Kaltara di Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Kota Tarakan, Kamis (21/3). “Tujuan diadakannya rakor ini, untuk menyatukan persepsi serta menyatukan gerak dalam pelaksanaan literasi di Kaltara dan tersusunnya dokumen yang berisi program kerja yang memuat isu isu strategis baik tingkat lokal Kaltara maupun nasional, kata Bunda Baca Kaltara, Hj Rita Ratina Irianto Lambrie saat membuka Rakor Pokja Literasi Provinsi Kaltara.

Program INOVASI merupakan program kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia di bidang pendidikan. Program ini diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie pada 12 Desember 2017 di Jakarta. Program ini ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dengan fokus meningkatkan mutu pembelajaran pada bidang literasi, numerasi dan inklusi, kata Hj Rita.

Ditegaskan Hj Rita, rendahnya minat baca merupakan tantangan serius bangsa Indonesia. Pemerintah melalui Kemendikbud, pada 2015 merespon keadaan ini melalui Permendikbud No. 23/2015 tentang Pertumbuhan Budi Pekerti Melalui Kegiatan Membaca 15 Menit Sebelum Pelajaran Dimulai di Sekolah. Untuk meningkatkan pertumbuhan minat baca di sekolah, belum cukup jika tidak diiringi dengan pertumbuhan budaya tersebut di keluarga dan masyarakat, ujar Hj Rita.

Diungkapkan Hj Rita, geliat literasi di Kaltara sudah diperhitungkan di tingkat nasional. Sehingga Kaltara sendiri memiliki pegiat literasi yang mengantarkan buku ke perbatasan, pedalaman hingga ke pesisir. “Pokja Literasi Kaltara inilah wadah kami berkumpul, mulai dari pegiat literasi, sekolah, instansi terkait taman bacaan masyarakat. Mereka adalah garda tapal batas negeri yang terus merawat dan menjaga minat baca adik adik kita, pungkas Hj Rita.(humas)

Himbau Wajib Lapor Sampaikan LHKPN

ABADIKAN MOMEN : Sekprov Kaltara H Suriansyah berfoto bersama usai acara Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, di Balikpapan, Kamis (21/3).

BALIKPAPAN, Berandankrinews.com– Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H Suriansyah menghimbau agar wajib lapor di lingkup Pemprov Kaltara segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) secara online sebelum masuk tenggat waktu yang ditentukan.

Menurut Suriansyah, LHKPN merupakan instrument penting untuk mengangkat atau mempromosikan penyelenggara negara sesuai dengan kepatuhan LHKPN-nya. Tidak hanya itu, ini juga sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan kepemilikan harta para penyelenggara negara sehingga bisa bekerja dengan baik dan terlepas dari jerat korupsi.

Ini untuk pengawasan pengembangan harta kekayaan penyelenggara negara,kata Suriansyah, saat menghadiri Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, di Balikpapan, Kaltim, Kamis (21/3).

Berdasarkan laporan dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah VII yang membawahi Kalimantan, hingga 18 Maret 2019 jumlah wajib lapor yang sudah menyampaikan LHKPN sebesar 57,72 persen. Ia optimis sebelum 31 Maret 2019 seluruh wajib lapor telah menyampaikan LHKPN. Tentunya ini akan terus bertambah secara real time, sehingga seluruh wajib lapor telah mengisinya,jelas Suriansyah.

Suriansyah pun terus mengingatkan bahkan mendorong para wajib lapor LHKPN di Provinsi Kaltara agar segera menyelesaikannya. Terlebih lagi untuk kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara agar segera mengisi LHKPN. Ini kita upayakan terus, agar semua yang wajib lapor dapat segera mengisinya,kata Suriansyah

Selain pengisian LHKPN, pada agenda tersebut juga digelar Penandatangan Perjanjian Kerjasama antara Pemprov Kaltara dengan Bankaltimtara terkait layanan penerimaan pendapatan daerah secara non tunai di daerah Provinsi Kaltara. Pola kerjasama ini bertujuan, agar pendapatan daerah dapat dilakukan secara non tunai atau elektronik. (humas)

Klarifikasi Pemadaman Bergilir, Dinas ESDM Panggil PLN dan PT SAS

TANJUNG SELOR, Berandankrinewa.com– Menyikapi persoalan pemadaman listrik bergiliran yang terjadi di 2 daerah di Kalimantan Utara (Kaltara), yakni Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil sikap fasilitatif. Diungkapkan Kepala Dinas ESDM Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, rencananya pada hari ini (22/3) pihaknya akan menggelar pertemuan dengan jajaran manajemen PT PLN (Persero) yang beroperasi di Kota Tarakan (PLN ULK Tarakan) dan Tanjung Selor (PLN Rayon Tanjung Selor). Termasuk, jajaran manajemen PT PLN (Persero) Area Berau, serta PT Sumber Alam Sekurau (SAS).

Reaksi yang ditunjukkan Pemprov ini, sekaitan dengan kewenangan dan peran Pemprov Kaltara yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan. “Pada pasal 4 ayat (1) UU No. 30/2009, dijelaskan bahwa pelaksana usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Badan usaha milik negara yang dimaksud disini, adalah PT PLN. Sementara kewenangan pemerintah atau pemerintah daerah, hanyalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Ini sesuai pasal 46 UU yang sama,” kata Ferdy di ruang kerjanya, Kamis (21/3).

Dalam melakukan pengawasan, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan inspeksi pengawasan di lapangan, meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan, melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan, dan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan. “Artinya, pemerintah daerah atau dalam hal ini, Pemprov Kaltara melalui Gubernur Kaltara dapat memberikan sanksi juga teguran kepada PT PLN apabila dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut melanggar ketentuan perizinan,” jelas Ferdy.

Dalam pertemuan hari ini, dikabarkan Ferdy, Pemprov Kaltara akan berusaha meminta klarifikasi secara mendetail mengenai penyebab terjadinya pemadaman listrik bergiliran yang terjadi di Kota Tarakan dan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

“Untuk pemadaman bergilir di Tarakan, dari informasi yang saya terima, terjadi karena adanya ledakan pipa gas yang menyebabkan korban nyawa. Kesimpulan sementaranya, pemadaman bergilir harus dilakukan hingga perbaikan pipa gas dapat terealisasi dengan baik. Jadi, saya kira ini wajar,” ulas Ferdy.

Berbeda dengan kasus pemadaman di Tarakan, Ferdy mengaku pemadaman listrik bergilir di Tanjung Selor, sejatinya masih menimbulkan banyak pertanyaan dan anasir dari kalangan pemerintah juga masyarakat.

“Dari informasi yang kami terima, pihak PLN Rayon Tanjung Selor mengaku kekurangan daya hingga 4 MW karena kerusakan boiler pembangkitnya. Sementara dari informasi lainnya, diisukan belum adanya kesepakatan mengenai perjanjian jual beli listrik antara PT PLN dengan PT SAS yang memiliki pembangkit berdaya mampu hingga 5.500 kW. Jadi, mana yang benar, jangan sampai muncul isu pembohongan publik,” beber Ferdy.

Ferdy juga mengaku, pihaknya kecewa dengan sikap PLN menangani keluhan masyarakat atas pemadaman listrik bergilir di Tanjung Selor. “Menurut kami, selayaknya PLN memberikan informasi yang akurat, berikut solusi yang tepat untuk mengatasi pemadaman listrik bergilir ini,” papar Ferdy.

Sebagai informasi, dari data Dinas ESDM Kaltara, beban puncak siang hari di Tanjung Selor mencapai 10.107 kW. Sementara pada malam hari, sebesar 12.052 kW. Adapun kondisi pembangkit PT PLN (Persero) Kabupaten Bulungan untuk sistem Tanjung Selor sendiri, total daya mampu dari 18 pembangkit yang digunakan mencapai 15.300 kW. Dari analisa kami, dengan tidak beroperasinya pembangkit PT SAS maka daya mampu listrik PLN berkurang juga menjadi 9.800 kW. Dengan begitu, maka PLN tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik pada saat beban puncak di siang juga malam hari di Tanjung Selor. Inilah yang mungkin menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir, tutup Ferdy.(humas)

Kembali Fokuskan Pembangunan Jalan

INFRASTRUKTUR PERBATASAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat meninjau progress pembangunan ruas jalan Long Bawan-Long Midang, belum lama ini.


JAKARTA, Berandankrinews.com Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Utara (Kaltara) terus berlanjut. Sejumlah pekerjaan kembali dilanjutkan tahun ini, baik pembangunan maupun pemeliharaan di tiap ruas jalan. Salah satunya, menyelesaikan pembangunan ruas jalan Malinau-Krayan (Long Bawan dan Long Midang).

Pada 2018 lalu, dari 206 kilometer total panjang ruas jalan Long Bawan-Long Midang melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional XII Balikpapan, sudah teraspal sepanjang 24 kilometer dari arah Malinau. Sebaliknya dari sisi Krayan, tepatnya di Long Midang sudah beraspal 5 kilometer menuju Malinau.

Untuk ruas jalan, menurut informasi BPJN (Balai Pelaksana Jalan Nasional) XII Balikpapan, secara data itu sudah tembus. Hanya tersisa kurang lebih 40 kilometer dari total panjang 206 kilometer serta pembangunan jembatan yang perlu dilakukan untuk penurunan grid agar mencapai target fungsional, kata Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, baru-baru ini.

Sementara pada tahun ini, kata Irianto, akan kembali dilakukan sejumlah pengerjaan baik pembangunan maupun pemeliharaan. Di antaranya, pembangunan ruas jalan dari Long Bawan menuju Long Midang sepanjang 5,70 kilometer. Dan ruas jalan Malinau-Long Bawan sepanjang 2,08 kilometer.

Sedangkan pemeliharan pada ruas jalan dari (Long Semamu-Long Bawan-Long Midang) sepanjang 91,63 kilometer juga terus dilakukan. Kemudian jalan Malinau menuju Long Semamu dengan panjang jalan 80 kilometer. “BPJN XII Balikpapan akan fokus pada pengerjaan titik-titik rawan longsor dan tanjakan yang terlalu tinggi, ungkap Gubernur.

Selain pembangunan dan pemeliharaan jalan, juga dilakukan pekerjaan pembangunan jembatan. Jembatan PaBarenung (Long Semamu-Long Bawan-Long Midang) dengan panjang 20 meter. Untuk pengaspalan pada ruas jalan belum menjadi fokus BPJN XII Balikpapan. Target mereka, tahun ini fungsional dulu agar fasilitas umum yang dibuat pemerintah itu dapat dinikmati masyarakat, pungkas Irianto.(humas)