TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Semangat Natal masih dirasakan, karenanya para pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengadakan ibadah dan perayaan natal bersama untuk pertama kalinya di Gedung Gadis, Senin (11/2) malam.
Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie, yang juga
turut hadir, menyambut baik diadakannnya perayaan Natal ASN di Gedung Gadis.
“Kegiatan ini mestinya diadakan setiap tahun. Saya juga memberi kesempatan
semua agama bisa merayakan kegiatan keagamaannya di kantor Pemerintah,”
katanya.
Gubernur menyampaikan perbedaan itu adalah takdir
Tuhan, untuk mengakui kebesaran-Nya. Perbedaan adalah rahmat Tuhan tetapi jika
tidak dikelola dengan baik akan menjadi bencana. Karena itu manusia harus
pandai mengelola perbedaan ini dengan memahami ajaran agama masing-masing
secara komprehensif.
Menurut Gubernur, bangsa Indonesia adalah bangsa
yang berhasil dalam mengelola perbedaan dengan segala dinamikanya. Hal itu
terbukti dari banyaknya suku, Indonesia tetap aman dan damai, berbanding terbalik
dengan negara yang cuma memiliki suku yang sedikit tapi terpecah-pecah.
“Warisan terbesar yang diberikan oleh para pendiri
dan pendahulu kita yang perlu kita renungi dalam kehidupan kita adalah
kerukunan dan persatuan. Maka pemerintah kita menciptakan toleransi, toleransi
antar umat beragama dan inter umat beragama,” ucapnya.
Gubernur bersyukur Kaltara memperoleh penghargaan
di awal tahun dari Kementerian Agama RI sebagai Provinsi terbaik dengan
kategori kehidupan keagamaan paling rukun. Gubernur berpesan agar warga Kaltara
dapat merefleksikan perhargaan itu dengan merawat dan menjaga kebersamaan, kerukunan,
dan harmonisasi.
Kepada ASN Gubernur berujar untuk mempelajari
aturan yang berlaku, utamanya peraturan tentang ASN agar mengerti tentang
pengabdian. Hal penting juga, ASN bekerja dengan hati yang melayani, pelayanan
yang tulus.
Kegiatan malam natal kemarin menghadirkan Ps
Jacqlien Celosse sebagai pewarta Firman sekaligus sebagai penghibur dengan
lagu-lagu rohani. Tidak ketinggalan kemeriahan natal dengan pembagian kado
natal bagi undangan yang hadir. (humas)
TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie melakukan serangkaian kunjungan kerja (Kunker) ke beberapa desa di Bulungan, Selasa (12/2). Selain bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat, melalui kunjungan ini Gubernur juga banyak menyerap aspirasi yang disampaikan oleh warga.
Beberapa
desa di dua kecamatan dikunjungi dalam seharian kemarin. Yakni di Kecamatan
Tanjung Palas Tengah dan Tanjung Palas
Utara. Lokasi pertama yang didatangi di Desa Silva Rahayu, Tanjung Palas Utara.
“Alhamdulillah, meski sebenarnya saya dalam kondisi kurang fit, masih bisa datang
bertemu dengan bapak ibu sekalian. Ini karena saya ingin memenuhi janji, untuk datang
menghadiri acara hari jadi Desa Silva
Rahayu yang ke-27,” ujar Gubernur.
“Saya
ucapkan selamat hari jadi, semoga desa ini bisa menjadi lebih baik. Sesuai
dengan makna dari namanya ‘Silva Rahayu’. Silva yang berarti hutan dan Rahayu
artinya selamat atau sejahtera. Nama desa ini diharapkan bisa membawa sesuai
maknanya. Masyarakatnya sejahtera,” kata Irianto di depan ratusan warga yang
memenuhi halaman kantor desa tersebut.
Gubernur
mengatakan, melalui kunjungan ke desa-desa seperti ini, akan banyak manfaatnya.
Selain bisa langsung melihat kondisi di desa, juga dapat menyerap berbagai
aspirasi dan persoalan yang dialamai masyarakat. Dan yang tak kalah pentingnya,
bisa berinteraksi langsung dengan warga. “Makanya tadi saya inginnya ada Pak
Bupati ikut hadir. Tapi informasinya ada kegiatan lain,” kata Irianto.
Diungkapkan,
perhatian pemerintah kepada desa, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi)
sangatlah besar. Salah satunya melalui dana desa, yang tiap tahun terus
meningkat. Tahun ini, sebut Gubernur, jumlah Dana Desa yang dialokasikan ke
Kaltara sebesar Rp 463,268 miliar yang akan dibagi ke 447 desa. Sehingga per
desa bisa mendapatkan anggaran antara Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar lebih.
Dengan
dana desa, lanjutnya, banyak pembangunan yang bisa dilakukan di desa. Seperti
membangun infrastruktur desa, maupun untuk pemberdayaan masyarakat. “Saya
berpesan kepada para kepala desa dan aparatnya, gunakan dana ini dengan
sebaik-baiknya. Selain itu, pesan saya
lainnya agar dalam pengelolaannya dilakukan dengan hati-hati. Taati aturan yang
ada,” ucap Irianto.
Dalam
kesempatan itu, banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Salah
satunya, mengenai jalan. Gubernur menjelaskan, sesuai Undang-undang, ada aturan
mengenai kewenangan dan tanggung jawab. Termasuk dalam hal pembangunan jalan. “Kita
tidak bisa semaunya membangun kalau bukan kewenangannya. Walaupun memang niat
kita bagus, membantu masyarakat. Tidak serta merta benar. Karena itu tidak sesuai
aturannya. Bahkan bisa bermasalah dengan hukum,” kata Irianto.
Termasuk
seperti disampaikan oleh Kepala Desa Silva Rahayu, Mustofa. Menurutnya, ada Dana
Desa, dan pihaknya berniat memperbaiki jalan ke desa tersebut. Tapi karena, itu
jalan kabupaten tidak dilakukan, karena aturannya memang tidak bisa.
Di
sela kunjungan tersebut, Gubernur yang didampingi
sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyempatkan untuk melihat
kerajinan masyarakat. Salah satunya, kerajinan tenun khas Meumere yang
dilakukan oleh masyarakat setempat yang sebagiannya berasal dari Meumere, Nusa
Tenggara Timur (NTT). Agenda lain, Gubernur
meresmikan Posyandu Lansia di desa itu.
Gubernur
juga sempat menari bersama masyarakat lewat tarian adat dari NTT. Di bawah
terik matahari, beberapa pejabat dari Pemprov pun turut membaur mengikuti Gubernur
yang menari bersama warga. Bersamaan dengan itu, melalui Dinas Kesehatan
Provinsi Kaltara juga mengadakan pengobatan gratis dengan menyediakan dua
dokter spesialis.
Tak
hanya bisa membaur dengan masyarakat, dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyerahkan
bantuan berupa timbangan digital kepada para pedagang, serta bantuan 10 ekor ternak sapi untuk
kelompok tani setempat.
Lokasi
kedua yang didatangi adalah di Desa Panca Agung, Tanjung Palas Utara. Di situ Gubernur
meninjau Pasar Rakyat yang sedang dibangun oleh Pemprov Kaltara melalui APBD
Provinsi. “Kita targetkan tahun ini bisa selesai. Pasar ini nanti menjadi
percontohan. Kalau memang nanti bagus manfaatnya untuk masyarakat, kita bangun
lagi di daerah-daerah lain,” ulas Irianto.
Dalam
perjalanan kembali ke Tanjung Selor, Gubernur dan rombongan singgah di Desa
Karang Agung. Di desa itu, Gubernur melihat pembangunan
masjid. Masyarakat berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memberikan
bantuan. “Kita siap membantu, silakan melalui panitia pembangunannya mengajukan
proposal. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan anggaran kita,” ungkap Gubernur.
Mengakhiri
kegiatan kunjungan kemarin, Gubernur menyempatkan untuk meninjau Laboratorium
Industri Agro dan Uji Mutu Kaltara di Jl Trans Kalimantan, Tanjung Palas yang
sudah selesai pembangunnya. Tahun ini dilanjutkan dengan pembangunan pagar dan
landscape di bagian luarnya.(humas)
TARAKAN – Berandankrinews.com – Usai melakukan kunjungan kerja ke rencana lokasi pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Tanjung Palas Timur pada Selasa (12/2) pagi, pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) beserta perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, calon investor KIPI, BPN Kalimantan Timur-Kalimantan Utara, dan pihak terkait lainnya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kesesuaian Tata Ruang Pengembangan KIPI Bulungan di Ruang Pertemuan Lantai 2 Swiss-Belhotel Tarakan, Selasa (12/2).
Dijelaskan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
(DPUPR-Perkim) Kaltara Suheriyatna, pada rakor tersebut hadir Direktur Jenderal
(Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki yang memimpin rapat
bersama Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio. “Ada sejumlah
rekomendasi yang dihasilkan pada rakor ini, terkait rencana percepatan
pengembangan KIPI dari sisi tata ruangnya. Juga terkait rencana perubahan
delineasi KIPI Bulungan,” kata Suheriyatna.
Dikabarkan,
Kementerian ATR/BPN melalui Dirjen Tata Ruang mengaku mempersiapkan langkah
diskresi terkait usulan perubahan delineasi KIPI Bulungan. “Apabila revisi RTRW
Bulungan belum dapat direalisasikan, maka Kementerian ATR/BPN akan melakukan
diskresi untuk merealisasikan perubahan delineasi yang diusulkan Pemprov
Kaltara melalui Gubernur, beberapa waktu lalu,” ungkap Suheriyatna.
Diinformasikan, revisi RTRW Bulungan ditaksir selesai pada April 2019.
Usulan
perubahan delineasi sendiri, disampaikan Pemprov Kaltara dengan tujuan mempercepat
realisasi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Seperti diketahui, dari luas lahan
areal KIPI sebesar 25.311,14 hektare, luas areal HGU yang terdampak pada
kawasan itu, sebesar 17.256,09 hektare. Hasil Rakor dan tinjauan lapangan
sendiri, akan dilaporkan kepada Menteri ATR/BPN untuk diupayakan
tindaklanjutnya lebih jauh.
Sebagai
informasi, kedatangan pihak Kementerian ATR/BPN ini juga berkaitan dengan
pertemuan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dengan Menteri ATR/BPN beberapa
waktu lalu di Jakarta. Sekaligus menindaklanjuti Surat Gubernur Kaltara No.
600/892/GUB tanggall 12 Juli 2018 perihal Laporan dan Perubahan Peta Delineasi
KIPI Tanah Kuning dan Mangkupadi, serta surat Bupati Bulungan No.
050/Bapp-Litbang.05 tanggal 12 September 2018 perihal Perubahan Peta Delineasi
KIPI Tanah Kuning dan Mangkupadi.(humas)
TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalokasikan dana sebesar kurang lebih Rp 29 miliar untuk membangun pasar rakyat modern di Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. Kegiatan pembangunan pasar dilakukan dalam dua tahap, sejak 2018 lalu. Tahun ini kegiatan dilanjutkan tahap kedua dengan target selesai akhir 2019 nanti. (12/219).
Gubernur
Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang berkesempatan meninjau langsung lokasi pasar
tersebut, Selasa (12/02). Gubernur pun menginginkan pembangunan pasar ini bisa
selesai sesuai target. “Tahun ini dilanjutkan dengan finalisasi. Alokasi
anggarannya Rp 16 miliar. Tahun lalu, untuk tahap pertama kita alokasikan Rp 13
miliar lebih,” kata Gubernur di sela-sela kunjungannya.
Pantauan
di lapangan, bangunan pasar yang berlokasi di pinggir Jalan Trans Kalimantan
itu sudah menyelesaikan pembangunan rangka beton. Pasar yang direncanakan dua
lantai itu, berdiri di atas lahan seluas 1,8 hektare lebih yang merupakan hibah
dari pemerintah desa setempat.
Gubernur
mengatakan, pasar tersebut didesain secara modern, dengan dilengkapi ruko
(rumah toko), pasar kering dan pasar basah. Setelah pembangunan gedung selesai,
lanjut Gubernur yang didampingi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Kaltara, Hartono, akan
dilanjutkan tahap seleksi pedagang yang akan menempati area yang sudah
disiapkan oleh pemerintah itu. Hal ini ini, agar nantinya pasarnya tertib.
“Lokasi
ini strategis dan ekonomis. Selain berada di Jalan Trans Kalimantan,
perekonomian di Panca Agung juga cukup maju. Di sini ada banyak perusahaan
perkebunan. Juga sudah ada bank pemerintah dan bank swasta,” ujarnya.
Selain
pasar, di depan lokasi tersebut ada lahan milik pemerintah daerah yang nantinya
akan dibangunkan semacam sub terminal atau tempat pemberhentian bus maupun
angkutan umum masyarakat lainnya. “Jalur ini setiap hari dilewati Bus Damri
dari Tanjung Selor ke Malinau dan KTT (Kabupaten Tana Tidung). Jadi nantinya
ada tempat pemberhentian di situ. Masyarakat yang di situ bisa berbelanja dan
lain-lain. Ekonomi akan hidup nanti,” imbuh Irianto.
Pembangunan
Pasar Panca Agung sendiri sudah dimulai sejak April 2018 lalu. Pasar ini bakal
menampung seluruh pelaku usaha di Kaltara. Tak hanya dari Desa Panca Agung,
namun juga para pedagang dari wilayah kecamatan lain di sekitar itu. “Pasar ini
nanti juga akan menjadi percontohan. Kalau memang ke depan manfaatnya bagus
untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan wilayah ini, kita akan bangun lagi di
daerah-daerah lain,” kata Gubernur. (humas)
TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Asisten Adminstrasi Umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H Zainuddin HZ membuka kegiatan Workshop bagi para fasilitator Latihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 di Ballroom Hotel Grand Pangeran Khar, Selasa (12/2).
Workshop Latsar yang digelar oleh Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara ini, dilakukan untuk memberikan pembekalan
bagi para fasilitator Latsar CPNS 2019. Pelaksanaan Latsar sendiri akan digelar
pada empat kabupaten di Kaltara. Dengan jumlah peserta sebanyak 1.237 CPNS, baik
dari lingkup Pemprov, maupun Pemkab se Kaltara.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Pelatihan dan
Pengembangan Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah (P3KDOD) Lembaga
Administratif Negara (LAN) Mariman Darto, Kepala Bidang latbang P3KDOD LAN, dan
Kepala BPSDM Kaltara Muhamad Ishak.
Zainuddin mengatakan, ada perubahan peraturan pada Latsar
kali ini. Salah satunya terkait menyatukan presepsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Saya berharap bagi para fasilitator saling bersinergi dalam melaksanakan Latsar
CPNS 2019 nanti,“ ungkapnya.
Disebutkan, terdapat dua struktur kurikulum dalam
kebijakan Latsar 2019. Yakni kurikulum pembentukan karakter Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dan Kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. “Untuk
kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas, dibagi lagi dalam dua
kompetensi. Meliputi, kompetensi teknis umum atau adminstrasi untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum dan diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan jabatan,” jelasnya.
Sedangkan untuk kompetensi teknis subtansi, tambahnya,
bertujuan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat spesifik
yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan pelaksana dengan
formasi jabatannya.
Zainuddin juga menguraikan, mengenai kurikulum pembentukan karakter PNS, terdapat empat
agenda. Antara lain, agenda sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS,
kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta agenda Habituasi. “Dari 4 agenda itu
peserta Latsar dapat mampu melakukan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela
negara, isu isu kontemporer, serta kesiap siagaan bela negara, akuntabilitas,
nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, PNS juga mampuh
aktualisasi melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah
diperolehnya,” paparnya.
Dari hasil evaluasi, ditambahkannya, Latsar tahun ini, syarat kelulusan memiliki passing grade per komponen. “Komponen passing gradenya itu meliputi sikap perilaku 10 persen, evaluasi akademik 20 persen, rancangan aktualisasi 20 persen, aktualisasi 30 persen, dan kompetensi teknis bidang 20 persen,” tuntas Zainuddin. (humas).